PHK Tiga Pramugari, Kemnaker Diminta Segera Periksa PT Garuda Indonesia

Pramugari Garuda Indonesia

Oleh: Siprianus Edi Hardum / EHD | Jumat, 18 Agustus 2017 | 12:13 WIB

Jakarta-Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diminta segera memeriksa pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas tindakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu memutus hubungan kerja (PHK) atas tiga pramugarinya pada 2017.

“Ketiganya di-PHK dengan alasan yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, kepada SP, Jumat (18/8).

Tiga pramugari yang di-PHK itu adalah Marisa Sunarto (45) yang di-PHK karena sakit kanker sudah hampir dua tahun. Marisa terkena penyakit kanker karena hubungan kerja atau penyakit karena kerja (PAK). Sampai hari ini, Marisa masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. “Muka sebelah kirinya sudah lumpuh karena kankernya sudah menjalarkan ke otak,” kata Bonitha, temannya, kepada SP.

Selanjutnya Meivita (45) yang di-PHK karena sakit herniasi nukleus pulposus (HNP) atau saraf terjepit akibat terjadi hard landing pesawat. Dengan demikian Meivita sakit karena kecelakaan kerja. Keduanya di-PHK sejak pertengahan Juli 2017.

Pramugari ketiga yang di-PHK sejak 1 Juli 2017 adalah Bonitha Sary (48). Alumnus S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini tidak jelas alasannya. “Saya di-PHK alasannya tidak jelas. Secara lisan beberapa orang manajemen mengatakan karena saya gemuk. Padahal menurut dokter Garuda sendiri badan saya masih ideal,” kata dia.

Bonitha menduga ia di-PHK karena ia mendirikan dan memimpin organisasi serikat pekerja awan kabin Garuda Indonesia. “Sejak hampir tiga tahun lalu saya tidak diberi pekerjaan seperti terbang. Ya sejak saya sebagai Ketua Serikat Pekerja Awak Kabin Garuda. Ya, tahun ini mereka baru PHK saya. Ini jelas mereka mengangkangi UU,” kata Bonitha.

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM), PT Garuda Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Linggarsari Suharso, mengatakan, pihaknya mengambil keputusan PHK untuk karyawan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk tiga pramugari Garuda di atas, kata dia, belum final putusan PHKnya karena para pramugari tersebut masih mengajukan keberatan. “Perawatan untuk kedua pramugari yang sakit pihak Garuda masih menanggung,” katanya.

Padahal menurut dua pramugari yang sakit di atas, mengaku, mereka mengeluarkan uang sendiri untuk mengobati penyakit mereka. “Tidak benar pihak Garuda mengeluarkan uang untuk perawatan kami. Kami mengeluarkan uang sendiri,” kata Meivita.

Timboel mengatakan, tindakan manajemen PT Garuda Indonesia tersebut merupakan pelanggaran hak asasi para pekerja untuk tetap bekerja. “Tindak PHK ketiganya melanggar UU,” kata dia.

Pasal 153 Ayat (1) huruf j UU 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi,”Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan”.

Timboel berharap, pengawas ketenagakerjaan Kemnaker turun tangan atas masalah ini dan membuat nota pemeriksaan atas masalah ini, dengan isi yaitu memerintahkan manajemen garuda tetap mempekerjakan para pramugari tersebut. “Bila memang pengawas tidak diperhatikan juga oleh direksi Garuda maka saya berharap Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri bisa melaporkan hal ini ke Menteri Negara BUMN dan bila perlu ke Presiden Joko Widodo. Ini masalah sangat serius,” kata dia.

Masalah seperti ini, kata dia, segera dituntaskan, jangan sampai ini menjadi preseden buruk ke depan bagi para karyawan Garuda.

Menurut Timboel, selain masalah PHK, kasus penyakit akibat kerja (PAK) ini harus segera dilaporkan ke Badan Penyelengggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar seluruh biaya pengobatan para pramugari tersebut ditanggung seluruhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai perintah PP 44/2015 tengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Terkait PAK dan kecelakaan kerja ini, Timboel juga mendesak pengawas ketenagakerjaan Kemnaker melakukan pengecekan atas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Garuda, termasuk alat-alat K3 yang tersedia di sana. Bila memang terbukti terjadi pembiaran atas masalah K3 ini maka pengawas harus pro aktif membawa masalah ini ke jalur hukum. “Pemeriksaan ini harus segera dilakukan supaya tidak ada lagi pramugari yang mengalami PAK ini,” kata dia.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sahat Sinurat, mengatakan pekerja atau buruh yang sakit atau cacat total kerena kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja tidak bisa di-PHK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf j UU 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam kasus di atas salah. Nanti kami koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten setempat untuk memanggil pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,” kata Sahat.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT