Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi Mulai Dijegal

Dedi Mulyadi bersama Ketua Umum MUI Pusat sekaligus Rais Aam PBNU saat mengajar kitab kuning di SMPN 1 Purwakarta. (Istimewa)

Oleh: Fana Suparman / PCN | Sabtu, 12 Agustus 2017 | 14:09 WIB

Jakarta- Bakal calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang diusung Partai Golkar, Dedi Mulyadi mulai menghadapi serangan secara terbuka. Padahal, Pilgub Jabar masih akan berlangsung pertengahan 2018 mendatang. Serangan terbuka terhadap Dedi Mulyadi ini terlihat dari aksi sejumlah pihak ke Kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat pada Rabu (9/8) lalu. Para pihak yang mengaku sebagai Ulama Jawa Barat ini meminta DPP Golkar mengurungkan rencana mengusung Dedi Mulyadi.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyatakan kritikan atau koreksi yang dibangun oleh para ulama seharusnya bersifat konstruktif dan dilakukan dengan etika yang baik tanpa menjelekan subyek yang dikritik
“Kritikan ulama itu harus membangun dan tidak menjelekkan,” katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (12/8).

Diketahui, kelompok ulama yang mengaku tergabung dalam GEMA (Gerakan Ulama) Jawa Barat tersebut meminta DPP Partai Golkar menarik rekomendasi yang telah diberikan kepada Dedi Mulyadi untuk bertarung dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Kelompok tersebut meminta DPP memberikan rekomendasi kepada kader Golkar lainnya.

Ujang yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Politikan Review menyatakan, tindakan kelompok tersebut merupakan bagian dari serangan terbuka kepada Dedi Mulyadi. Namun, Ujang mengatakan, serangan tersebut hal yang wajar dalam politik. Apalagi, Dedi dinilai sebagai calon gubernur yang potensial.

“Tapi perlu diketahui, serangan terbuka semacam ini dalam politik merupakan hal yang wajar. Apalagi Dedi Mulyadi merupakan calon gubernur yang sangat potensial,” ujarnya.

Ujang mengingatkan serangan-serangan serupa bahkan lebih keras terhadap Dedi dengan menggunakan kasus lama mungkin akan dilakukan untuk melumpuhkan kekuatan politik lawan. Cara ini senada dengan upaya kelompok tersebut yang membuka kembali isu yang berbau SARA terhadap Dedi.

“Soal patung, soal pewayangan, itu isu lama yang dibuka kembali,” tegasnya.
Sementara itu, DPD Partai Golkar Jabar telah mengidentifikasi berbagai serangan yang mulai dilancarkan untuk menjegal pencalonan Dedi Mulyadi.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Ade Barkah mengatakan Dedi mulai diserang dengan kampanye hitam secara masif melalui media massa dan media sosial maupun dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat. Kampanye hitam itu di antaranya dengan menyebarkan berita tuduhan Penistaan Agama.

Padahal, Polda Jabar melalui surat dengan Nomor B/278/IV/2016 Ditreskrimum terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Perkara (SP2HP) tertanggal 14 April 2016 yang ditujukan pada pelapor bernama Syahid Kalja alias Muhammad Syahid Joban dan terlapor Dedi Mulyadi menyatakan kasus tersebut dinyatakan tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur dalam pasal Penistaan Agama yang dituduhkan.

Ade yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Barat menyatakan, dari identifikasi yang dilakukan bersama tim Hukum DPD Golkar Jawa Barat, pihaknya menemukan kampanye hitam ini dilancarkan oleh pihak-pihak yang menjadi lawan politik Dedi Mulyadi.

Ade mencontohkan, serangan dari sejumlah pihak yang mengaku sebagai Kader Golkar dan menolak keputusan DPP PartaiGolkar menetapkan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat misalnya. Setelah diidentifikasi, pihak-pihak tersebut telah keluar dari Partai Golkar dan bergabung dengan partai lain.

"Ternyata yang menolak-nolak ini adalah mereka yang sudah keluar dari Partai Golkar dan sudah menyatakan bergabung dengan partai yang sudah mengusung bakal calon Gubernur sendiri,” ungkapnya.

Selanjutnya, serangan yang dilancarkan sejumlah pihak yang mengaku Gerakan Ulama. Ade menyatakan, berdasar penelusuran yang dilakukan pihaknya, kelompok yang mengaku ulama tersebut terafiliasi dengan salah satu bakal calon gubernur yang sudah diusung salah satu partai.

“Setelah kami investigasi, pihak yang mengaku sebagai Gerakan Ulama ini sudah berafiliasi dengan salah satu bakal calon gubernur yang sudah diusung oleh salah satu partai, dia tidak punya pesantren dan bukan kader Golkar, saat deklarasi dukungan untuk bakal calon Gubernur itu pun dia hadir,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengidentifikasi serangan terhadap Dedi dengan cara pengumpulan massa di Kabupaten Pangandaran. Setelah ditelusuri, pengumpulan massa ini dibiayai seorang pejabat di salah satu kabupaten di Jawa Barat.
"(Pejabat ini) sudah berafiliasi dengan bakal calon Gubernur juga,” ungkapnya.

Atas identifikasi dan penelusuran yang dilakukan ini, Ade menegaskan, pihaknya akan segera mengambil langkah hukum bersama dengan Biro Hukum Golkar Jawa Barat dengan melayangkan laporan kepada pihak berwenang.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT