Djan Faridz: Putusan PK MA Perkuat Posisi PPP Muktamar Jakarta

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz (kiri) dalam sambutannya pada pembukaan Mukernas II di kantor DPP PPP Jakarta, Selasa (29/3/2016). SP/Joanito De Saojoao. (Suara Pembaruan)

Oleh: Hotman Siregar / WBP | Minggu, 13 Agustus 2017 | 07:17 WIB

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly patuh terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 504K/TUN/2015 terkait dualisme kepemimpinan partai berlambang Kabah itu. Djan menegaskan, keputusan MA telah kekekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

PPP kubu Djan Faridz telah melakukan permohonan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan permohonan eksekusi digelar pada Rabu (9/8). Melalui upaya hukum tersebut, PPP Djan Faridz meminta pengadilan untuk memerintahkan Menkumham melaksanakan keputusan MA secara sempurna dan benar, "Kita ke pengadilan ini meminta pengadilan untuk memerintahkan Menkumham melaksanakan mengeksekusi keputusan MA secara sempurna dan benar," terang Djan Faridz, Sabtu (12/8).

Menurutnya, proses peradilan itu terjadi sebab putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 504K/TUN/2015 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Menkumham. "Saya kira penting. Saya mengumumkan Kemkumham itu melaksanakan keputusan MA No 504 sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang," lanjutnya.

Djan Faridz juga mengaku siap melakukan langkah hukum jika putusan MA tersebut tidak segera dilaksanakan. "Siapa itu yang tidak melaksanakan itu? Menteri. Kalau dia tidak segera melakukan. Lawyer (kuasa hukum) saya pasti akan mengajukan gugatan hukum," ujar Djan Faridz.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP PPP yang juga pengacara senior, Humphrey Djemat mengatakan, Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 79 tertanggal 12 Juni 2017 telah memberikan kekuatan dan dukungan terhadap kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Ketua Umum Djan Faridz.

Humphrey menegaskan dalam putusan PK tersebut dinyatakam secara tegas bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan Mahkamah Partai PPP yaitu putusan Nomor 49 tanggal 11 Oktober 2014. "Sedangkan mengenai kepengurusan Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy dalam PK tersebut dinyatakam tidak sah dan juga telah dicabut berdasarkan keputusan kasasi nomor 504 PTUN," ujar Humphrey.

Jadi seyogyanya Menkumham wajib memberikan pengesahan kepada kepengurusan PPP Djan Faridz, mengingat telah ada dasar hukum yang kuat dari putusan PK Nomor 79 tersebut.

Selain itu dalam suatu keputusan yang telah dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara selalu tercantum klausula yang berbunyi, 'keputusan ini dapat diperbaiki, apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan'.

"Berdasarkan hal tersebut, Menkumham dapat mencabut SK Muktamar Pondok Gede terhadap kepengurusan Romahurmuziy yang telah dikeluarkannya karena adanya kesalahan atau kekeliruan tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," katanya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT