Evaluasi Setahun Pembangunan SDM Unggul
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Evaluasi Setahun Pembangunan SDM Unggul

Opini: Indra Charismiadji
Penulis adalah Pemerhati dan Praktisi Edukasi 4.0, Direktur Eksekutif CERDAS (Center for Education Regulations & Development Analysis)

Jumat, 23 Oktober 2020 | 08:00 WIB

Satu tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan bahwa prioritas pembangunan di masa kepemerintahan mereka adalah di pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul. Apa yang dimaksud dengan unggul? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, unggul artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain; utama (terbaik, terutama). Artinya SDM Indonesia harus lebih pandai atau lebih cakap dari bangsa-bangsa lain.

Program ini menurut saya sangat tepat. Sebab, harus diakui bahwa saat ini bangsa Indonesia belum menjadi bangsa yang unggul. Salah satu alat ukur yang dapat kita gunakan untuk membuktikan hal tersebut adalah dari skor PISA (Programme for International Student Assessment). PISA adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun yang menjadi patokan dunia pendidikan internasional.

Sejak PISA pertama kali diluncurkan di tahun 2000, Indonesia belum pernah sekalipun menunjukkan keunggulannya. Pada PISA tahun 2018 yang lalu, untuk literasi Indonesia mendapatkan skor 371, sedangkan rerata negara-negara OECD mendapatkan skor 487. Indonesia mendapatkan skor 379 untuk numerasi dibandingkan rerata negara-negara OECD di skor 489. Dan untuk sains Indonesia mendapatkan skor 396, sedangkan rerata negara-negara OECD di 489.

Data yang lebih detail bisa dilihat perbandingan antara peserta didik dari Indonesia dibandingkan dengan Vietnam dan rerata negara-negara OECD untuk urusan literasi (membaca). Sebanyak 55,4% anak Indonesia kemampuan membacanya berada di level 1 (terendah) sedangkan Vietnam hanya 13,9% saja, dan rerata negara OECD di 20,1%. Vietnam dan negara-negara OECD lain menempatkan porsi terbesar pada kemampuan membaca di level 3, Vietnam 35,2% dan negara-negara OECD di 27,9%.

Kondisi tersebut yang membuat lemahnya kemampuan siswa Indonesia untuk belajar. Jika tidak mampu membaca, dalam kajian Bank Dunia dibahasakan functionally illiterate alias bisa membaca tetapi tidak paham makna dari apa yang dibaca. Artinya, SDM Indonesia tidak mampu belajar apapun, dengan kata lain bukanlah SDM yang unggul.

Cetak Biru Pendidikan
Dalam sebuah acara talk show di sebuah stasiun televisi swasta, saya mengatakan bahwa problem terbesar dari sistem pendidikan Indonesia adalah tidak pernah adanya evaluasi dan tidak pernah memiliki cetak biru (blueprint) atau grand design atau peta jalan (road map). Memang saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menyusun sebuah peta jalan pendidikan Indonesia. Tetapi sayangnya peta jalannya cukup membingungkan.

Saya sampaikan bahwa membuat peta jalan itu harusnya belajar dari pengemudi ojek online. Peta jalan di aplikasi mereka selalu dimulai dari di mana titik penjemputan, ke mana titik tujuan, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Peta jalan yang telah dibuat oleh Kemdikbud, menurut saya, belum ada kejelasan di mana titik mulai program, seperti apa target yang akan dicapai, dan berapa biaya yang dibutuhkan agar tujuan tersebut tercapai secara spesifik, dapat diukur, realistis, dan ada batasan waktu.

Kalau mau belajar dari sekolah bisnis di Universitas Harvard, konsep ini dikenal dengan istilah SMART goals: specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. Jika mau belajar konsep perencanaan yang paling baru dalam membuat perencanaan, sekolah bisnis di Universitas Harvard memopulerkan istilah FAST goals: frequent discussions; ambitious in scope; measured by specific metrics and milestones; and transparent for everyone in the organization to see.

Tujuan harus sering didiskusikan termasuk kepada publik karena urusan pemerintah adalah urusan publik. Tujuan harus mencakup ambisi-ambisi yang tinggi. Tujuan harus dapat diukur dengan alat ukur yang akurat dan dijadikan tonggak sejarah. Hal yang tidak kalah pentingnya, tujuan harus transparan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Data-data dari PISA tersebut dapat dijadikan titik awal program pembangunan SDM Indonesia alias titik jemput. Sayangnya hal tersebut tidak pernah sekalipun disebutkan dalam penyusunan program-program pendidikan Indonesia.

Centre for Education Economics, sebuah organisasi riset pendidikan dari Inggris, dalam Annual Research Digest 2017-2018 yang diterbitkannya, memuat sebuah kajian tentang sistem pendidikan Indonesia yang berjudul, 15 Years of Education in Indonesia: Rising Enrolment and Flat Learning Profiles (Beatty, Berkhout, Bima, Coen, Pradhan, Suryadarma). Dijelaskan dalam kajian tersebut, bahwa selama 15 tahun tidak ada perkembangan dalam mutu pendidikan yang disebabkan karena sikap komplasen bangsa Indonesia terhadap dunia pendidikan. Semua orang menganggap semuanya baik-baik saja. Padahal kalau jika kita melihat hasil PISA, kondisi Indonesia berada pada posisi yang sangat memprihatinkan.

Dalam kajian tersebut juga dinyatakan, program-program pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan cenderung tidak berubah, alias itu-itu saja, tetapi anggarannya ditambah terus. Istilah yang dipakai dalam kajian tersebut adalah BAUWMM (Business as Usual with More Money).

Program Kemdikbud
Bagaimana dengan program pendidikan di setahun belakangan ini? Kita mendengar adanya program sekolah penggerak, guru penggerak, program organisasi penggerak (POP), penghapusan ujian nasional (UN), dan penyederhanaan kurikulum, yang dicanangkan oleh Kemdikbud. Apakah itu semua adalah inovasi-inovasi baru? Bagaimana dengan sekolah inti, rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), dan sekolah rujukan, yang merupakan program pada periode-periode sebelumnya? Bagaimana dengan program guru inti, guru pembelajar, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) untuk guru? Bagaimana juga dengan EBTANAS dan UN yang sekarang berganti menjadi asesmen nasional?

Kurikulum yang selalu berganti bersamaan dengan pergantian Mendikbud seperti kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, revisi Kurikulum 2013, dan penyederhanaan kurikulum.

Sekilas terlihat tidak ada inovasi baru pada program Kemdikbud. Semuanya sebatas ganti nama, dan tentunya memakan anggaran lebih banyak. Contoh untuk ujian nasional tahun 2020 ini anggarannya Rp 200 miliar, sedangkan untuk asesmen nasional tahun depan anggaran melonjak menjadi Rp 1,4 triliun. Padahal kita semua berharap banyak pada Mendikbud Nadiem Makarim, seorang milenial dengan latar belakang pendiri perusahaan start-up digital sukses, untuk membuat banyak perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia sebagai tulang punggung program pembangunan SDM unggul.

Evaluasi
Albert Einstein pernah mengatakan bahwa kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jika kita mengharapkan perubahan dari kualitas SDM menjadi unggul, program-program pendidikan harus berubah secara substansial bukan sekadar berganti nama.

Untuk itu diperlukan evaluasi yang menyeluruh, objektif, dan transparan terhadap program-program pendidikan yang sedang berjalan maupun yang telah berhenti. Evaluasi ini bukan bertujuan mencari siapa yang salah melainkan untuk mencari solusi masalah.

Setelah evaluasi, dibutuhkan penyusunan cetak biru atau peta jalan pendidikan Indonesia yang jelas titik awalnya dan tujuan akhir, waktu yang dibutuhkan, serta biaya yang diperlukan agar tujuan tersebut tercapai. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, sepertinya momentum waktu yang tepat untuk memanggil putra-putra terbaik bangsa, para tokoh dan pakar pendidikan untuk bersama-sama mencurahkan pikiran dalam menyusun cetak biru pendidikan Indonesia. Jangan sampai hal yang sangat penting demi masa depan bangsa ini, disusun oleh kelompok elitis secara tertutup yang pastinya akan menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Harus diakui bahwa setelah satu tahun berlalu, program pembangunan SDM unggul, demikian pula tagline Indonesia Maju, masih belum bergerak maju. Dengan atau tanpa pandemi, program ini tetap harus diwujudkan karena memang merupakan suatu kebutuhan bangsa. Sepertinya program ini harus disupervisi oleh Presiden Jokowi langsung seperti saat periode lalu beliau menyukseskan pembangunan infrastruktur yang jelas tampak perkembangannya. Bangsa Indonesia masih optimistis bahwa bonus demografi dan Indonesia Emas dapat tercapai dengan gemilang.


BAGIKAN






TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS