Menjaga Tren Positif Jakarta
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Menjaga Tren Positif Jakarta

Tajuk: Suara Pembaruan

Sabtu, 24 Oktober 2020 | 08:00 WIB

Penanggulangan Covid-19 di Jakarta ada dalam tren membaik. Upaya tracing, testing, dan treatment atau 3T oleh Pemprov DKI Jakarta sudah berlangsung optimal dilihat dari sisi standar WHO maupun bila dibandingkan provinsi lain. Tantangan Jakarta tinggal bertumpu pada kedisiplinan masyarakat menaati protokol kesehatan.

Akhir pekan ini ada kemungkinan lonjakan kasus dari klaster unjuk rasa. Namun bisa saja kekhawatiran itu tidak terwujud. Pertama, pengunjuk rasa hampir separuh adalah pendatang atau dari luar kota. Kedua, aparat sudah mengantisipasi dengan tracing pada para pengunjuk rasa yang tertangkap maupun anggota kepolisian. Sementara satgas DKI tidak mengendorkan 3T.

Akhir pekan ini total kasus di Jakarta bisa menembus angka psikologis 100.000. Namun demikian angka itu tidak menggambarkan laju penambahan karena sejatinya ada penurunan jumlah kasus aktif.

DKI Jakarta adalah satu dari 10 provinsi prioritas penanganan Covid-19. Berdasarkan data Satgas Covid-19, Jakarta termasuk satu di antara lima provinsi yang mengalami penurunan kasus positif dua minggu terakhir. Penurunannya terbesar kedua setelah Bali, yakni sebesar 9,2%.

Berbagai parameter selama ini menjadi pijakan untuk menentukan kebijakan pembatasan sosial. Kita tahu Jakarta sudah punya pengalaman kapan menginjak gas dan rem dalam pengendalian Covid-19. Jakarta sebagai episentrum pandemi ini memasuki masa PSBB pertama pada 10 April dan diperpanjang hingga tiga kali. PSBB transisi diberlakukan mulai 5 Juni dan diperpanjang sampai lima kali.

Ketika kurva penambahan kasus mengkhawatirkan, Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat pada 14 September dengan memberlakukan PSBB seperti 10 April. Hingga akhirnya sejak 11 Oktober statusnya kembali ke PSBB transisi yang bakal berakhir pekan ini.

Pekan depan dan selanjutnya kita berharap kondisi dua minggu terakhir bisa dipertahankan dan bahkan lebih baik lagi sehingga Jakarta menuju normal baru. Bila akhir pekan ini tak terjadi klaster unjuk rasa, kemungkinan lonjakan yang perlu diantisipasi adalah libur panjang akhir Oktober. Jakarta pun punya kecenderungan yang sama dengan angka nasional, yakni liburan Idulfitri dan minggu ketiga Agustus lalu, memberikan dampak lonjakan jumlah kasus harian.

Mobilitas penduduk saat libur disertai ketidakdisiplinan menerapkan protokol kesehatan membuat kasus Covid-19 melonjak. Karena itu perlu sejumlah antisipasi. Pertama, sentuhan pada masyarakat yakni kemungkinan klaster keluarga perlu menjadi perhatian khusus.

Di tempat wisata para pengunjung bisa dengan kesadaran menjaga jarak. Namun, dalam pertemuan keluarga kondisi itu sulit terjadi. Lokasi pertemuan di rumah yang tidak seluas area luar ruang. Suasana kekerabatan mengikis kewaspadaan dan kecurigaan bahwa setiap orang bisa saja sebagai pembawa virus. Untuk itu, perlu sosialisasi masif berbasis komunitas keluarga hingga komunitas-komunitas sosial termasuk RT-RW.

Kedua, sentuhan pada pemerintah daerah, yakni lima kota administratif di Jakarta harus mempertanggungjawabkan kinerja penanggulangan Covid-19. Pemerintah pusat memberi perhatian pada 12 kota dan kabupaten di Indonesia yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000. Lima di antaranya adalah kota administratif di Jakarta.

Seruan Satgas Covid-19 kepada 12 kota/kabupaten tersebut sangat jelas dan tegas. Ke-12 daerah tersebut masuk dalam kota besar dengan aktivitas sosial ekonomi yang sudah berjalan. Tantangan terbesar adalah bagaimana protokol kesehatan bisa benar-benar dijalankan dalam setiap aktivitas masyarakat. Satgas meminta setiap pemda bekerja keras menekan angka kasus aktif yakni dengan tegas mengawasi masyarakat dalam melaksanakan dan menjalankan protokol kesehatan.

Perda Penanggulangan Covid-19 yang resmi disahkan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10) jangan menjadi macan ompong. Di dalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanganan Covid-19. Dengan Perda ini seharusnya tak ada lagi alasan bagi pemkot di Jakarta untuk tidak tegas menertibkan masyarakat.


BAGIKAN




BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS