Jakarta, Beritsatu.com - Permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Agustus 2021 telah menembus Rp 148 triliun. Indeks ini dinilai mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi.
"Sampai Agustus ini, KUR sudah Rp 148 triliun atau 58,83% dan penyalurannya terus berjalan dengan realisasi cukup baik," ucap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Senin (17/8/2021).
Pemerintah tahun ini menargetkan realisasi KUR mencapai Rp 253 triliun yang akan disalurkan kepada 3,99 juta debitur. Dengan demikian, outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp 272,81 triliun dengan non performing loan (NPL) 1,02%. "Jadi sektor UMKM ini sangat membantu perekonomian nasional," imbuh Airlangga.
Selain itu, kontribusi peningkatan ekonomi juga ditopang menurunnya tingkat kemiskinan. Terhitung September 2020 angka kemiskinan sempat naik 10,19% namun kemudian pada Maret 2021 turun menjadi 10,14% sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah. Demikian pula dengan jumlah penduduk miskin yang pada kuartal III tahun lalu naik 27,55%, lalu pada Maret 2021 menurun menjadi 27, 54%.
Untuk itu, kata Airlangga, pemerintah terus mendorong peningkatan ini melalui reformasi struktural yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi pengangguran. Hasilnya terlihat pada Agustus 2020 angka pengangguran meningkat 9,77%, akan tetapi pada Februari 2021 sudah menurun pada angka 8,75%.
Artinya, kebijakan pemerintah direspons secara baik mulai pengangguran karena Covid-19 bukan angkatan kerja dan bekerja dengan jam kerja yang lebih pendek. Hal inilah yang terus diperbaiki. Lebih jauh, pemerintah juga mendorong dengan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan online single submission (OSS) mulai dijalankan pada pekan pertama Agustus 2021. "Ini diharapkan perusahaan berbasis perizinan berbasis risiko bisa mendorong bisnis. Kemudian, kemudahan penyederhaan perizinan berusaha dan perizinan yang bersyarat untuk investasi tertentu," tuturnya.
Airlangga menambahkan, perizinan berbasis OSS ini mencakup perizinan berbasis registrasi dengan persyaratan hanya NIB. Kemudian berbasis standar. Menurutnya, NIB dan standar ini berbasis risiko menengah dan berbasis kepada perizinan baik dari pusat maupun daerah.
Ia menekankan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan mencapai 5% sampai 5,5%, inflasi 3%, nilai tukar rupiah 14.350, tingkat suku bunga 6,85, minyak mentah 63, lifting 703 berel per day dan lifting gas bumi di 1.036.
"Kita berharap dengan anggaran APBN 2022 ini, kita tetap menjaga kesehatan masyarakat dan tetap ada perlindungan masyarakat agar selain menjaga daya beli bisa tertahan, juga bisa memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan di sektor konsumsi," pungkasnya.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
