Logo BeritaSatu

Ini Empat Larangan Terkait Data Pribadi dalam UU PDP

Selasa, 20 September 2022 | 17:05 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (20/9/2022). UU PDP diketahui mengatur soal empat larangan yang berkaitan dengan data pribadi yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 66.

Pada draf UU PDP yang diterima, aturan tersebut terdiri dari 16 bab serta 76 pasal. Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP dijelaskan lebih lanjut soal yang dimaksud data pribadi.

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik,” bunyi ketentuan tersebut.

Sementara yang dimaksud sebagai pelindungan data pribadi yakni keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Sementara pada Pasal 4 UU PDP, dijelaskan soal jenis dari data pribadi yakni yang bersifat spesifik dan umum. Data pribadi spesifik seperti data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun data pribadi bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

UU PDP juga mengatur soal larangan yang tercantum pada Pasal 65 dan Pasal 66. Berikut ini adalah isi ketentuan pada dua pasal tersebut.

Pasal 65

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66

Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Sebelumnya diberitakan, DPR baru saja mengesahkan RUU PDP menjadi UU. Para anggota DPR saat Sidang Paripurna tidak menyuarakan penolakan pada saat RUU PDP disahkan. “Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Lodewijk saat Rapat Paripurna, disiarkan pada akun Youtube DPR.

Para anggota DPR yang mengikuti rapat pun menyatakan setuju dan tidak ada suara penolakan. Lodewijk lalu mengetok palu sidang, tanda RUU PDP telah disahkan.

“Terima kasih,” kata Lodewijk usai mengetok palu.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Resesi Makin Mencengkeram, S&P 500 Turun 4 Hari Beruntun

Bursa AS Wall Street melanjutkan pelemahan hari sebelumnya, karena resesi ekonomi makin mencengkeram.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Bursa Eropa Turun karena Sentimen Global, Saham Teknologi Jatuh

Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup turun 0,6%. Sebagian besar sektor dan bursa utama berakhir di zona merah.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Meski UMP Naik, BKPM Pede Tak Ganggu Iklim Investasi

BKPM menilai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 maksimal 10% tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia

EKONOMI | 7 Desember 2022

Data Ekonomi di AS Pemicu Kejatuhan IHSG, Hari Ini?

Sentimen global jadi faktor utama pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Selasa (6/12/22).

EKONOMI | 7 Desember 2022

Bank INA Perdana Bidik 10.000 Nasabah Baru di Kota Besar

PT Bank INA Perdana Tbk (BINA) menargetkan penambahan 10.000 nasabah baru lewat program terbarunya Tabina Berjangka.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Ke Papua, Sri Mulyani Minta Freeport Tingkatkan Produktivitas

Sri Mulyani mengunjungi kawasan pertambangan Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua. Sri Mulyani minta Freeport meningkatkan produktivitas.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Pascapandemi Covid-19, Minat Pembelian Properti 2022 Naik 18 Persen

Kondisi ekonomi pascapandemi Covid-19 yang membaik membuat minat masyarakat untuk membeli berbagai produk properti meningkat hingga 18 persen.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Banyak Startup Lakukan PHK, Ini Penyebabnya Menurut Pandu Sjahrir

Beberapa faktor yang menyebabkan startup melakukan PHK di antaranya faktor eksternal seperti kenaikan bunga, inflasi dan strategi "bakar uang".

EKONOMI | 6 Desember 2022

Loyo, Kurs Rupiah Melemah 150 Poin ke Rp 15.600

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (6/12/2022) terpantau melemah ke kisaran Rp 15.600.

EKONOMI | 6 Desember 2022

400 Saham Melemah, IHSG Tumbang 1,77%

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (6/12/2022), ditutup anjlok sebesar 94,76 poin (1,77%) menjadi 6.892,57

EKONOMI | 6 Desember 2022


TAG POPULER

# Ricky Rizal


# Kecelakaan Beruntun di Jaktim


# Pernikahan Kaesang


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Resesi Makin Mencengkeram, S&P 500 Turun 4 Hari Beruntun

Resesi Makin Mencengkeram, S&P 500 Turun 4 Hari Beruntun

EKONOMI | 2 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE