Ini Penjelasan soal Dihapusnya Pasal tentang Migas dalam UU Cipta Kerja
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Ini Penjelasan soal Dihapusnya Pasal tentang Migas dalam UU Cipta Kerja

Jumat, 23 Oktober 2020 | 18:59 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam proses review dan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Negara (Setneg) menghapus satu pasal, yakni Ketentuan Pengubah Pasal 46 Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang diserahkan DPR ke Pemerintah, ketentuan pengubahan tersebut tertuang dalam pasal 40 angka 7 yang mengubah ketentuan Pasal 46 UU No 22/2001. Namun, pasal tersebut tidak ada dalam UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman. Draft UU setebal 1.187 halaman ini sudah diserahkan pemerintah ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk mendapatkan masukan dalam pembuatan peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Menanggapi hal itu, Dini menjelaskan pada intinya pasal 46 memang seharusnya tidak ada dalam naskah final, karena dalam rapat panja antara DPR dan pemerintah, sudah sepakat pasal tersebut kembali ke dalam aturan UU Minyak dan Gas Bumi.

"Pada intinya, pasal 46 memang seharusnya tidak ada dalam naskah final, karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing," kata Dini Purwono, Jumat (23/10/2020).

Ketika ditanya apakah diperbolehkan menghapuskan pasal setelah UU disahkan di rapat paripurna DPR, Dini menjawab, hal tidak boleh dilakukan adalah mengubah substansi.

"Yang tidak boleh diubah itu substansi. Dalam hal ini, penghapusan tersebut sifatnya administratif/typo dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat panja Baleg DPR," ujar Dini Purwono.

Dini melanjutkan, dalam hal ini Setneg justru melakukan tugasnya dengan baik. Dalam proses cleansing final sebelum naskah dibawa ke Presiden, Setneg menangkap apa yg seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja. Tidak hanya itu, Setneg sudah mengomunikasikan penghapusan pasal 46 dengan DPR.

"Penghapusan pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat panja," tutur Dini Purwono.

Adanya pihak yang mempertanyakan pemerintah dan DPR terburu-buru melakukan pengesahan sehingga tidak menyadari adanya pasal 46 dalam UU Cipta Kerja 812 halaman, Dini mengatakan lebih baik ditanyakan langsung ke DPR. Karena Setneg hanya melakukan review atas naskah yang diserahkan oleh DPR.

Dini menegaskan perubahan tersebut dilakukan agar substansi sesuai dengan yang disepakati dalam rapat panja. Lalu dengan sepengetahuan DPR dan di paraf DPR. "Perubahan dilakukan dengan proper. Itu yang penting," tegas Dini Purwono.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Anggota DPR Dorong Pemiskinan Koruptor Jiwasraya

Pemberlakuan hukuman maksimal penjara seumur hidup terbilang sangat penting untuk memenuhi asas keadilan.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Pelanggaran Kampanye Pilkada Masih Tinggi Akibat Lemahnya Sanksi

Sanksi berupa teguran tertulis dan penghentian kegiatan kampanye, dinilai tidak memberikan efek jera bagi paslon.

POLITIK | 23 Oktober 2020

20 Hari Kampanye, Bawaslu Temukan 53 Pelanggaran Medsos

Pelanggaran yang ditemukan Bawaslu berupa penyebaran konten dengan materi yang dilarang seperti berita bohong atau hoax, hasutan, dan ujaran kebencian.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Draf Final UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Segera Ditandatangani Jokowi

"Naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatangan Presiden," kata Dini Purwono kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

POLITIK | 23 Oktober 2020

Kampanye Paslon Pilkada Dinilai Belum Kreatif

Model kampanye yang diusung masing-masing paslon masih menggunakan cara-cara lama yaitu kampanye tatap muka dan berkerumun.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Syahrul Yasin Limpo: UU Ciptaker Menata Ulang Kewenangan Daerah

Asas desentralisasi harus tetap dijaga dan pemerintah pusat bisa mendrave daerah.

POLITIK | 23 Oktober 2020

KPU Sebut Mayoritas Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka

Kampanye tatap muka masih dianggap efektif untuk memengaruhi pemilih.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu Usulkan Perpanjangan Waktu Pencoblosan di TPS

Bawaslu menilai, waktu 6 jam tidak cukup menampung 500 orang dalam satu tempat pemungutan suara (TPS).

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu: Ada Beban Psikologis Polisi Bubarkan Kampanye Petahana

Menurut Abhan, Polisi dan Satpol PP seakan memiliki beban psikologis membubarkan kampanye petahana atau incumbent yang melanggar aturan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu Jatim Tangani 28 Kasus Netralitas ASN

Temuan dugaan ASN tidak netral terdapat di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

POLITIK | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS