Pakar Sarankan Pilkada Asimetris untuk Daerah Rural
INDEX

BISNIS-27 437.928 (-6.4)   |   COMPOSITE 4945.79 (-39.24)   |   DBX 931.257 (3.24)   |   I-GRADE 131.318 (-1.79)   |   IDX30 415.488 (-6.92)   |   IDX80 108.562 (-1.33)   |   IDXBUMN20 273.68 (-2.25)   |   IDXG30 115.596 (-1.18)   |   IDXHIDIV20 371.558 (-6.96)   |   IDXQ30 121.636 (-2.04)   |   IDXSMC-COM 210.245 (0.19)   |   IDXSMC-LIQ 235.867 (0.2)   |   IDXV30 102.795 (-1.19)   |   INFOBANK15 787.375 (-15.3)   |   Investor33 363.773 (-5.92)   |   ISSI 144.695 (-0.44)   |   JII 523.846 (-2.73)   |   JII70 177.783 (-0.58)   |   KOMPAS100 971.12 (-10.68)   |   LQ45 760.321 (-10.32)   |   MBX 1369.12 (-13.17)   |   MNC36 271.592 (-3.83)   |   PEFINDO25 259.811 (2.03)   |   SMInfra18 233.526 (-0.76)   |   SRI-KEHATI 306.747 (-5.09)   |  

Pakar Sarankan Pilkada Asimetris untuk Daerah Rural

Selasa, 14 Januari 2020 | 22:33 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermasyah Djohan berpandangan, pilkada langsung hanya bisa dilakukan di daerah perkotaan (urban). Sementara untuk daerah pinggiran atau daerah perdesaan (rural), bisa dilakukan pilkada asimetris.

DPD: Tahapan Pilkada Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

"Asumsinya, daerah urban tingkat pendidikannya sudah baik, pendapatan juga baik. Sementara daerah rural, tingkat pendidikan dan pendapatan masih rendah,” kata Joe, sapaan akrab Djohermasyah Djohan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite I DPD di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Joe menjelaskan, sistem pilkada simetris berupa pelaksanaan pilkada langsung secara serempak seperti terjadi selama ini tidak tepat untuk Indonesia. Hal itu karena tingkat pendidikan dan pendapat masyarakat tidak sama. Dalam kondisi seperti itu, yang mungkin bisa diterapkan adalah pilkada asimeterik yaitu pilkada sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

"Ada kepala daerah yang dipilih langsung, ada yang dipilih tidak langsung, ada yang ditetapkan DPRD dan ada yang cukup diangkat presiden. Banyak varian yang bisa disesuaikan dengan sejumlah tipikal dan kesanggupan daerah masing-masing,” kata Joe yang juga mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini.

Pelaksanaan Pilkada Perlu Perhatikan Kearifan Lokal

Dalam pengamatannya, ada lima provinsi yang siap melakukan pilkada asimetris yaitu Aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat. Bisa juga ditambah dengan menenetapkan Otonomi Khusus (Otsus) untuk beberapa wilayah. Misalnya Provinsi Sumatera Barat dan Bali.

"Kita berharap format pilkada asimetris sudah bisa dirumuskan dalam revisi UU Pilkada yang akan datang,” tutur Joe yang juga Presiden Institut Otonomi Daerah.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat IPDN Kemdagri, Halilul Khairi mengemukakan, penerapan pilkada asimentris harus dikaji secara mendalam. Hal itu agar tidak menimbulkan resistensi kolektif yang keras dari masyarakat.

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

Alasannya, pembedaan penerapan pilkada dianggap merendahkan daerah tertentu. Di sisi lain, penerapannya bisa dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) karena membedakan perlakukan terhadap warga negara.

"Pilkada asimetrik bagus tetapi harus dikaji benar. Karena resistensi sangat kuat,” tegas Halilul yang juga hadir pada RDP tersebut.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Penyederhanaan Aturan Tidak Signifikan Mengurangi Biaya Pilkada

Parpol harus berani mencalonkan tokoh yang modal sosialnya bagus.

POLITIK | 14 Januari 2020

DPD: Tahapan Pilkada Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

Ada masalah teknis yakni tahapan yang sudah dikapitalisasi menjadi sesuatu yang baku.

POLITIK | 14 Januari 2020

Pelaksanaan Pilkada Perlu Perhatikan Kearifan Lokal

Komite I DPD sedang melakukan inventarisasi beberapa hal terkait pelaksanaan Pilkada.

POLITIK | 14 Januari 2020

Kenaikan Presidential Threshold Gagal Rampingkan Parpol

Hasrat politisi untuk mendirikan parpol baru dinilai masih tinggi.

POLITIK | 14 Januari 2020

OTT Wahyu, KPU Pastikan Komitmen Berantas Korupsi Tidak Surut

KPU akan melakukan perbaikan internal dan meningkatkan kewaspadaan secara terukur.

POLITIK | 14 Januari 2020

Kasus PAW PDIP, Djarot: Penunjukan Harun Masiku Subyektif

Menurut Djarot, Harun bukanlah caleg yang pertama kali diusulkan PDIP menjadi caleg pengganti antar waktu.

POLITIK | 14 Januari 2020

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

UU Pilkada dinilai masih menyisakan beberapa permasalahan dan perlu ada perbaikan.

POLITIK | 14 Januari 2020

PAN Butuh Pemimpin yang Punya Kemampuan Teknis Mengurus Partai

Kader dan pengurus PAN ingin kehadiran mereka di Kongres nanti tidak dipersulit.

POLITIK | 14 Januari 2020

KPU Akan Perketat Perekrutan PPK untuk Pilkada Serentak 2020

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi jajaran KPU terlibat kasus suap atau korupsi.

POLITIK | 14 Januari 2020

PDIP Rekomendasikan PT 5%, Nasdem: Sebaiknya 7%

Partai Nasdem mendukung usulan menaikkan PT dari 4% menjadi 5% yang dicetuskan PDIP. Bahkan Nasdem pernah mengusulkan untuk menaikan PT jadi 7%.

POLITIK | 14 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS