Kebebasan Pers di Indonesia Memburuk


Fana Suparman / AB
Rabu, 11 Desember 2019 | 11:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebebasan Pers di Indonesia dinilai memburuk dalam setahun terakhir. Hal ini dipicu oleh rentetan peristiwa kekerasan terhadap jurnalis. Diketahui, pada 2018, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Indonesia hanya menduduki peringkat 124 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia Tahun 2018 versi Repoters Without Borders. Bahkan peringkat IKP Indonesia lebih rendah dibanding Timor Leste yang menempati peringkat 93.

"Indeks Kebebasan Pers Indonesia (peringkat) 124, mungkin indeks kita akan lebih jelek," kata Ketua AJI, Abdul Manan dalam Seminar Nasional "HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia" di Erasmus Huis, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Abdul Manan mengatakan memburuknya Indeks Kebebasan Pers di Indonesia dipicu berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi belakangan ini. Misalnya, dalam kerusuhan yang terjadi di depan Gedung Bawaslu pada 21-22 Mei 2019. Dari 15 laporan kekerasan terhadap wartawan, sembilan kasus di antaranya dilakukan oleh polisi.

Belasan kasus kekerasan terhadap wartawan juga terjadi saat demonstrasi mahasiswa pada 23 hingga 30 September 2019. Belum lagi tiga kasus kekerasan terhadap wartawan di Makassar hingga pembatasan akses internet di Papua.

"Dengan peristiwa-peristiwa itu kalau ada yang menyebut Indeks Kebebasan Pers Indonesia akan lebih baik, saya kira itu sebuah keajaiban," katanya.

Pernyataan Abdul Manan ini menanggapi pernyataan Ketua Komisi Hubungan Antar-Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Agus Sudibyo. Agus meyebutkan kekerasan terhadap pers masih menjadi persoalan di Indonesia. Namun, lembaga-lembaga terkait di Indonesia, seperti Dewan Pers, AJI, LBH Pers, Komite Keselamatan Jurnalis, PWI dan lainnya, telah berupaya menangani berbagai kasus kekerasan tersebut secara berkualitas.

"Kekerasan terhadap wartawan masih menjadi persoalan yang sangat serius di Indonesia, tetapi upaya kita untuk menangani kekerasan tidak pernah kurang. Banyak kasus yang ditangani secara berkualitas. Dewan Pers mengapresiasi Komite Keselamatan Jurnalis, AJI, dan lain-lain yang selama ini bersama Dewan Pers menangani kekerasan-kekerasan terhadap jurnalis," katanya.

Menurut Agus, lembaga-lembaga internasional yang mengukur Indeks Kebebasan Pers hanya melihat jumlah kekerasan terhadap wartawan. Upaya-upaya menangani kasus kekerasan yang terjadi, tidak pernah menjadi bahan pertimbangan untuk pemeringkatan IKP.

"Seharusnya ini juga dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga internasional yang melakukan pemantauan terhadap kebebasan pers di Indonesia atau lebih jauh lagi melakukan pemeringkatan Indeks Kemerdekaan Pers dunia," katanya.

Agus menambahkan, upaya pers dan masyarakat sipil serta mahasiswa dalam membendung RUU KUHP yang mengancam kebebasan pers juga tak menjadi pertimbangan lembaga pemantau kebebasan pers di Indonesia. Di sisi lain, dia menyatakan lembaga-lembaga tersebut juga tidak melihat perbedaan luasan suatu negara serta sistem politik yang ada di negara tersebut. Padahal, kata Agus, kekerasan terhadap wartawan salah satunya disebabkan kritisisme pers terhadap pengusaha, pemerintah, dan elit politik tertentu. Sikap kritis pers terhadap elite politik itu hanya dapat terjadi di negara dengan iklim demokratis, seperti Indonesia. Kasus kekerasan terhadap pers akan minim terjadi di negara dengan tingkat demokratisasi yang masih rendah dan kebebasan pers yang kurang melembaga.

"Kalau perbedaan sistem ini tidak dipertimbangkan dan lembaga internasional hanya melihat problem bukan bagaimana kita mengatasi problem, maka dengan sistem seperti itu bisa jadi Indeks Kemerdekaan Pers Singapura lebih tinggi dari Indonesia. padahal di sana tidak ada kebebasan pers dan di situ tidak ada alasan terjadinya kekerasan terhadap wartawan," paparnya.

Kekerasan terhadap Jurnalis
Sejumlah jurnalis diketahui mengalami kekerasan saat meliput peristiwa kerusuhan dalam demonstrasi di depan Bawaslu pada 21-22 Mei 2019 maupun saat meliput kericuhan demonstrasi mahasiwa di depan Gedung DPR pada 23 hingga 30 September 2019. Bahkan, terdapat jurnalis yang mengalami kekerasan saat meliput dua peristiwa tersebut.

Salah satunya, Putra (27), jurnalis sebuah media daring. Kepada Beritasatu.com, Putra menuturkan peristiwa yang dialaminya. Selepas meliput kericuhan di sekitar depan Gedung Bawaslu dan Sarinah pada Rabu (22/5/2019) dini hari, Putra bersama dua rekan kantornya memilih untuk membeli makan di sekitar Jalan Gereja Theresia, Menteng. Lokasi tersebut dipilih karena banyak pedagang makanan dan relatif aman karena cukup jauh dari pusat kericuhan di Sarinah, yakni sekitar 100 meter.

Putra dan kawan-kawan pun memarkir motor mereka masing-masing tepat di depan sebuah kafe di jalan tersebut. Namun, baru saja sate padang yang dipesan Putra dan kawan-kawan tiba, sekelompok pria yang diduga aparat keamanan berpakaian preman menyisir dan mencari para demonstran yang dipukul mundur ke daerah itu. Kericuhan antara aparat dan demonstran pun pecah di sekitar lokasi Putra dan kawan-kawannya makan.

Lantaran situasi yang tidak kondusif, Putra bersama dua rekannya memilih mengakhiri istirahat mereka dan bergegas menjauh dari lokasi tanpa membawa motor. Setelah situasi mulai kondusif, Putra dan kawannya kembali ke lokasi tersebut untuk mengambil motor mereka. Nahas, saat tiba di lokasi, motor Honda Beat yang dipinjam Putra dari adiknya itu telah rusak parah. Lampu utama pecah, sepatbor, hingga sayap motornya patah.

"Sampai di sana kondisi motor sudah rusak parah bagian depannya. Parahnya lag,  helm saya juga hilang. Padahal motor saya sebelumnya baik-baik saja," katanya.

Tak cukup sampai di situ. Putra juga mengalami kekerasan saat ditugasi kantornya meliput aksi demonstrasi para pelajar di sekitar gedung DPR pada 25 September 2019. Putra mengaku saat itu sedang mencoba masuk gedung DPR untuk memarkir motor yang dikendarainya.

Saat tiba di sekitar Stasiun Palmerah, kericuhan antara pelajar dan aparat Kepolisian pun pecah. Putra pun bergegas mencoba masuk gedung DPR melalui pintu masuk pejalan kaki yang berada persis di samping pos polisi. Namun, petugas pengamanan dalam (pamdal) menolak permintaan Putra karena situasi yang sudah rusuh. Putra pun memutuskan memarkir motornya di pintu masuk pejalan kaki dan langsung berlari menjauh dari lokasi.

"Daripada membahayakan nyawa, saya parkir motor persis depan pintu masuk. Tadinya ingin parkir di dalam area gedung, tetapi dilarang pamdal," tuturnya.

Saat itu, bentrokan antara pelajar dan aparat semakin memanas. Putra yang sudah berada di tempat yang cukup aman, melihat para pelajar membakar motor-motor yang terparkir di sekitar lokasi, termasuk motor Honda Supra miliknya.

"Situasinya pecah banget. Tiba-tiba para pelajar itu langsung membakar motor saya dan tiga motor lainnya yang parkir juga di depan pintu itu," ungkapnya.

 

Kultur
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan jurnalis merupakan pembela HAM. Untuk itu, kerja-kerja jurnalis harus dilindungi dari serangan dalam bentuk apa pun. Komnas HAM berkordinasi dengan Kepolisian untuk membuat kesepakatan bersama tentang mekanisme perlindungan pembela HAM, termasuk jurnalis.

"Kerja jurnalis, esensinya mereka mempunyai fungsi untuk penyambung informasi ke masyarakat yang tak bisa dibatasi. Jika ada sesuatu yang ditutupi dan diatur-atur, bagaimana mereka bekerja untuk kebutuhan informasi masyarakat," tegas Choirul Anam.

Sementara itu, Puri Kencana Putri dari Komite Keselamatan Jurnalis menyatakan kerja-kerja jurnalis erat kaitannya dengan HAM dan demokrasi. Untuk itu, perlu dibangun kultur dan iklim pers yang sehat dengan memberikan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalis. Namun, kekerasan demi kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi. Dicontohkan Puri, kasus kerusuhan di depan Gedung Bawaslu pada Mei lalu mengancam keamanan para pekerja media. Selain itu, terdapat praktik persekusi di lapangan terhadap kelompok pekerja media. Bahkan, terdapat sejumlah pihak yang menempuh jalur hukum atas pemberitaan media. Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut menjadi pembelajaran penting perlindungan terhadap keselamatan jurnalis harus dilihat dari beragam aspek.

"Angka (kekerasan terhadap pers) memang menurun. Dari di atas 50 (kasus) menjadi di bawah 50, tetapi juga harus dilihat bentuk-bentuk serangan," katanya.

Puri meminta perusahaan media untuk memperhatikan keselamatan pekerja media, terutama mereka yang ditugaskan di wilayah tertentu. Apalagi, kata Puri, setelah melalui tahun politik pada 2019, tren pemberitaan di masa mendatang diprediksi mengarah pada industri yang berkaitan dengan sumber daya alam.

"Mungkin lima tahun ke depan kita menghadapi tren industri ekstraktif di dunia. Pemberitaan harus juga masuk di sana untuk mengabarkan praktik-praktik terbaik ataupun sebaliknya. Tren ini harus juga dilihat oleh perusahaan media untuk memastikan para pekerja media yang diturunkan ke spot-spot tertentu memiliki sejumlah hak yang harus dilindungi," katanya.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins mengaku terkesan dengan media-media di Indonesia yang dinamis dan idealis. Ranah media di Indonesia, katanya, seperti halnya demokrasi, telah membuat kemajuan besar sejak reformasi. Meski beragam dan bebas, Freedom House menilai pers Indonesia tidak sepenuhnya bebas. Masih banyak laporan tentang kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis, dan konsentrasi kepemilikan media. Reporters Without Borders menempatkan Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Sedunia. Owen juga mengutip catatan AJI bahwa terdapat sekitar 40-50 kasus kekerasan terhadap jurnalis setiap tahunnya.

"Bahkan beberapa daerah di Indonesia masih sulit untuk diakses oleh jurnalis," katanya.

Owen mendorong Indonesia untuk bergabung dengan Inggris, dan banyak negara lainnya untuk merancang dan mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk Keselamatan Jurnalis. Rencana aksi nasional Indonesia akan memberikan serangkain rekomendasi yang komprehensif bagi jurnalis, pemerintah dan masyarakat sipil terhadap langkah-langkah yang mendukung sebuah lingkungan yang bebas dan aman bagi jurnalis dan para praktisi media.

Untuk itu, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk bekerja sama melalui dialog untuk mengembangkan pemahaman yang sama tentang masalah yang dihadapi. Rencana aksi nasional yang dihasilkan kemudian akan menjadi rencana yang komprehensif untuk seluruh masyarakat. Rencana aksi nasional ini memungkinkan Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mencegah serangan dan intimidasi terhadap jurnalis. Hal ini juga mendorong tindakan cepat dalam menanggapi serangan dengan membangun mekanisme darurat nasional.

"Peran vital media dalam menyediakan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat harus dilindungi. Setiap serangan terhadap kebebasan pers adalah serangan terhadap kebebasan kita semua," tegasnya. 



Sumber: Suara Pembaruan

Antara Kebebasan Pers dan Stabilitas Negara


Fana Suparman / AO
Kamis, 12 Desember 2019 | 08:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan pers memiliki peran penting dalam membangun demokrasi di Indonesia. Pemerintah, kata Johnny mendukung penuh dengan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pers yang bebas. Namun, Johnny meminta kebebasan pers dibarengi dengan tanggung jawab demi kepentingan bangsa.

"Saya melihat bahwa dari sisi konstitusi Indonesia sebagai negara demokrasi, tidak ada pilihan lain harus mendukung kebebasan pers dan harus mendukung HAM, tapi kita perlu juga memastikan bahwa kebebasan pers itu harus bertanggung jawab. Pers perlu menyampaikan hal-hal yang benar kepada masyarakat. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang benar itu perlu disampaikan ke masyarakat? Hal-hal yang benar dan baik lah yang perlu ditransmisikan kepada masyarakat karena ini demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan negara," kata Johnny saat membuka Seminar Nasional 'HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia' di Erasmus Huis, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Johnny menyatakan, Indonesia tidak berada di ruang kosong karena berhubungan dan saling mempengaruhi dengan negara-negara lain secara global. Untuk itu, kata Johnny dibutuhkan lingkungan dalam negeri yang kuat dan solid sebagai bangsa agar menjadi bangsa pemenang dalam lingkungan global. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh pers yang menurutnya harus bermanfaat untuk negara dan dunia.

"Saya sebagai Menkominfo akan dengan penuh semangat memberi dukungan apa yang dibutuhkan oleh ekosistem pers agar pers kita menjadi lebih bebas dan berkualitas, menjadi lebih bermanfaat bagi bangsa dan Negara dan mentransmisikan informasi tepat waktu, akurat, checks and rechecks yang berguna bagi kebaikan Indonesia dan dunia," katanya.

Johnny mengatakan Pemilu 2019 menjadi contoh paling nyata bagaimana ruang publik disesaki dengan berbagai macam informasi, termasuk informasi bohong atau hoax. Bahkan terdapat sejumlah pihak yang menjadikan post-truth sebagai bagian dari strategi kontestasi demokrasi. Menurutnya, pers sudah sepatutnya menyaring kembali berbagai informasi yang berseliweran di media sosial maupun saluran lainnya.

"Saya kira pers yang akan menilainya, kualitas informasi seperti apa yang perlu kita transmisikan dan informasi seperti apa yang harus kita saring. Itu ada di pers. Bukan ada di pemerintah. Pers lah yang menilai," katanya.

Meski menyerahkan kepada ekosistem pers, Johnny menyatakan pemerintah akan turun tangan jika terjadi kekacauan seperti yang terjadi di Jakarta dan Papua beberapa waktu lalu. Pemerintah melalui Kominfo terpaksa membatasi akses internet sebagai langkah terakhir untuk mencegah meluasnya kerusuhan.

"Apabila situasi itu bertambah buruk dari waktu ke waktu sampai di ujung ada transmisi-transmisi informasi, ada media sosial, ada internet, apa yang harus dilakukan, dalam hal ini ada Kemkominfo bagaimana mengendalikan agar platform-platform digital, media-media sosial dilakukan dengan penuh tanggung jawab bukan untuk menambah civil disorder, bukan menambah kerusakan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah manapun, termasuk pemerintah Indonesia mempunyai tugas untuk mengembalikan situasi ke situasi normal dengan melakukan manajemen situasi. Apakah dengan pengendalian sesaat pengurangan kecepatan dan seterusnya memulihkan situasi yang dari segera ke situasi normal," katanya.

Pernyataan Johnny dikritik oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan yang menjadi pembicara dalam seminar tersebut. Menurutnya, pernyataan Johnny selaku Menkominfo terdengar seperti konsep yang dibangun era Orde Baru.

"Soal keynote speech menkominfo yang menyebutkan ini saya kira yang khas dari pemerintah itu adalah selalu memberikan catatan soal kebebasan pers. Kebebasan pers harus yang bertanggung. Ini konsep yang menurut saya konsep yang selalu dipakai zaman Orde Baru," kata Manan.

Dikatakan, konsep tanggung jawab versi pemerintah tentu berbeda dengan versi masyarakat sipil. Tanggung jawab yang dimaksud pemerintah diartikan sebagai stabilitas yang menurutnya tak sesuai dengan konsep kebebasan.

"Dua pandangan yang agak selalu sulit dipertemukan. Pemerintah ingin stabilitas dan menggunakan segala caranya, masyarakat sipil punya pandangan yang berbeda. ini Dilema stabilitas dengan kebebasan yang membuat pemerintah dan masyarakat sipil itu hampir susah bertemu dalam titik itu," katanya.

Manan mencontohkan persoalan pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah saat terjadi kerusuhan di Papua maupun Jakarta. Dikatakan, jika tidak dilakukan secara hati-hati, pemblokiran yang bertujuan mencegah meluasnya kerusuhan justru merampas hak mendapat informasi.

"Kami menganggap pemblokiran itu bisa saja dilakukan dengan baik tapi karena merampas kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Walaupun itu harus dilakukan, lakukan dengan cara yang proper," katanya.

Pemerintah diketahui beberapa kali memutuskan untuk membatasi akses internet saat terjadi eskalasi kericuhan. Salah satunya saat terjadi kericuhan dalam aksi menolak hasil pilpres di depan gedung Bawaslu, Jakarta pada 22 Mei 2019. Pembatasan akses internet ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Plhukam), Wiranto dalam konferensi pers di kantornya pada Rabu (22/5/2019).

Wiranto menyebut pembatasan akses internet dilakukan untuk menghindari provokasi dan berita bohong. Meski hanya membatasi akses untuk mengunduh dan mengunggah foto dan video di sejumlah aplikasi, langkah pemerintah tersebut menghambat kerja wartawan. Dalam menjalankan tugasnya, para wartawan membutuhkan akses internet secara maksimal untuk dapat mengabarkan setiap peristiwa kepada masyarakat. Pembatasan akses ke media sosial ini baru dicabut pemerintah pada Sabtu (25/12/2019).

Tak hanya saat ricuh di Bawaslu, pemerintah juga memblokir internet ketika terjadinya kerusuhan di Papua. Pelambatan hingga pemblokiran internet di Papua dilakukan pemerintah sejak 19 Agustus 2019 menyusul aksi unjuk rasa yang berbuntut kericuhan di beberapa daerah, seperti Fakfak, Sorong, Manokwari, dan Jayapura.

Akibat pemblokiran internet, warga Papua sempat membakar kantor Telkom Indonesia di Jayapura. Pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat baru dicabut pemerintah pada 11 September 2019.

Persoalan Serius
Puri Kencana Putri dari Komite Keselamatan Jurnalis menyatakan, pemblokiran internet atau sosial media merupakan persoalan serius. Apalagi jika dilakukan tanpa melalui tahapan yang seharusnya. "Persoalan serius kalau pembatasan akses informasi hanya disampaikan melalui pers rilis dab tidak dalam bentuk pernyataan publik oleh lembaga-lembaga negara bahkan oleh lembaga kepresidenan," katanya.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengakui pemblokiran internet menjadi perdebatan. Agung menganalogikan persoalan ini dengan sebuah keluarga saat menangani anak nakal. Dikatakan, kepala keluarga harus mengambil sikap untuk kepentingan bersama.

"Betul kalau kita bicara kebebasan pers ini perspektif saya, betul kita dibatasi, tetap yang mesti kita pikirkan ada orang laim kalau itu dilepas jadi gaduh juga," katanya.

Advisor International Media Support Ranga Kalansooriya mengungkapkan, pemblokiran internet tak selalu menjadi cara yang efektif mencegah meluasnya kerusuhan yang terjadi di suatu negara. Ranga mencontohkan, saat terjadi kekerasan masif berbasis keagamaan di Myanmar empat tahun lalu.

Facebook menghentikan layanan lima jam setiap harinya atas permintaan masyarakat setempat. Namun, berdasarkan peneliitannya, Ranga menyimpulkan kekerasan tidak berhenti karena pemblokiran tersebut. Contoh lainnya, pemerintah Srilanka sempat memblokir Facebook, Whatsapp dan sejumlah platform media sosial lainnya pasca-kerusuhan di beberapa kota sebagai dampak dari serangan bom bunuh diri di tiga gereja saat perayaan Minggu Paskah pada April 2019 lalu. Namun, langkah tersebut tak efektif karena masyarakat kemudian menggunakan layanan proxy.

"Masyarakat tetap menggunakan Facebook dengan menggunakan proxy. Tidak mudah memblokir sosial media sekarang ini," katanya.

Sementara memblokir internet bakal menimbulkan persoalan lainnya, yakni kemunduran di sektor ekonomi. Layanan perbankan dan lainnya akan terhenti. Selain itu, memblokir internet justru akan menimbulkan disinformasi. Masyarakat tidak mendapat informasi yang benar dan utuh mengenai suatu peristiwa.

"Pemerintah seharusnya tidak memblokir internet karena akan melanggar kebebasan berekspresi," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan

Kekerasan terhadap Wartawan Bergeser ke Kekerasan Digital


Fana Suparman / AB
Rabu, 11 Desember 2019 | 22:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kekerasan terhadap wartawan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menyebut setiap tahun terdapat sekitar 40 hingga 50 kasus kekerasan terhadap wartawan. Para jurnalis tak hanya hanya mengalami kekerasan dan intimidasi secara fisik, juga psikis.

International Media Support (IMS) menilai terjadi pergeseran tindakan kekerasan terhadap jurnalis dari serangan fisik menjadi serangan melalui digital, bahkan melalui jalur hukum.

"Kekerasan melalui digital bisa berupa serangan kepada media sosial yang bersangkutan, bahkan dengan menggunakan pendengung (buzzer)," jelas Advisor IMS Ranga Kalansooriya dalam Seminar Nasional "HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia" di Erasmus Huis, Jakarta, Selasa (10/11/2019).

Dalam seminar nasional kolaborasi MediaLink, Lembaga Pers Dr Soetomo, Sejuk, Tempo Institute, AJI Indonesia, dengan dukungan Kedutaan Besar Belanda, Kedutaan Besar Inggris, dan IMS ini, Ranga menyebutkan, kekerasan secara digital lebih menyeramkan ketimbang kekerasan fisik. Hal ini lantaran korban tidak pernah tahu siasat yang digunakan penyerang melalui digital dan legal, seperti pajak dan kontrak kerja. Sepanjang 2018, terdapat 30 kasus legal yang menjerat jurnalis.

"Kalau diserang secara fisik, kalian bisa lapor, pindah atau berlindung di tempat yang aman. Namun, bagaimana kita merespons serangan digital dan legal? Kalau serangan digital, kalian tidak akan tahu siasatnya dari sisi mana kalian bakal diserang. Itu jauh lebih menyeramkan," ungkapnya.

Untuk itu, kata Ranga, pihaknya membuat program keselamatan jurnalis sejak 15 tahun lalu di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Selain itu, Ranga mendorong Pemerintah Indonesia menyiapkan national plan of action untuk menangani kekerasan terhadap wartawan dengan pendekatan multistakeholder mengingat serangan pada jurnalis merupakan isu bersama. Rencana aksi ini penting lantaran Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya jurnalis yang sangat besar.

"Saya berharap kita bisa bersama menyusun rencana aksi ini. Jika ada serangan terhadap jurnalis, telah ada panduan untuk menanganinya," katanya.

Kekerasan Psikis
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan kekerasan terhadap wartawan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikis. Secara statistik, angka kekerasan terhadap pers pada 2019 mengalami penurunan yakni kurang dari 50 kasus dibanding tahun sebelumnya yang mencapai angka lebih dari 60 kasus.

Namun, Agung mengakui, angka tersebut hanya berdasarkan kasus yang dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Dewan Pers, Aji, PWI dan organisasi pers lainnya. Agung menduga angka kasus kekerasan pada pers lebih besar karena banyak yang tidak dilaporkan. Untuk itu, Dewan Pers mendorong kepada wartawan untuk melaporkan jika mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis.

"Saya mendorong mengingatkan ketika ada peristiwa yang menjadi persoalan bingung mau ngapain. Yang melapor kepada kami itu yang kami tindaklanjuti," kata Agung.

Agung mendorong seluruh pihak untuk menghormati kerja-kerja wartawan. Selain itu, Agung mengimbau perusahaan media untuk menjamin keselamatan awak redaksinya. Ditegaskan, perusahaan media yang terdata dalam Dewan Pers disyaratkan memiliki standard operating procedure (SOP) termasuk keselamatan jurnalis. Apalagi, potensi kekerasan wartawan tak hanya menyangkut fisik.

"Saya berharap tantangan ke depan ini kan sudah pasti dari dunia abstrak ke dunia maya atau digital yang tidak bisa terjamah. Mau tidak mau rasanya SOP-nya mesti duduk bareng lagi apakah masih reasonable, karena kekerasannya tidak hanya fisik, tetapi tekanan yang lain," katanya.

Menurutnya, jaminan tersebut tidak cukup hanya membekali jurnalis dengan kartu identitas. Perusahaan media pun diminta memberikan edukasi kepada pekerjanya saat meliput di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi kericuhan. Tak hanya peralatan, juga pendidikan, terutama saat meliput daerah konflik.

"Kalau hanya dilengkapi identity card tidak salah, tetapi dalam skala besar begitu tidak kelihatan. Palang Merah sudah betul begitu masuk daerah konflik pakai rompi dengan tulisan yang besar. Pendidikan yang harus diberikan oleh perusahaan jika meliput ke daerah konflik. Persiapkan peralatannya dan angle mana yang benar. Jangan sampai karena semangat muda, saat demo masuk ke tengah area," paparnya.

Serangan terhadap HAM
Manajer Kampanye Amnesty Internasional Puri Kencana Putri menyatakan secara statistik angka kekerasan terhadap jurnalis menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun, kekerasan terhadap pekerja media saat ini dilakukan dalam berbagai bentuk mulai dari fisik hingga psikis. Padahal, pekerja media merupakan bagian dari pembela HAM. Untuk itu, serangan terhadap pekerja media tak ubahnya serangan terhadap HAM dan demokrasi di Indonesia.

"Kerusuhan di depan Bawaslu pada bulan Mei, mengancam integritas keamanan para pekerja media di lapangan. Praktik persekusi juga di lapangan terhadap kelompok pekerja media. Selain itu, ada upaya untuk penuntutan di jalur hukum oleh beberapa pihak yang dialami beberapa media menjadi pembelajaran penting bahwa bentuk-bentuk keselamatan jurnalis dilihat secara beragam," kata Puri.

Puri yang juga bergabung dengan Komite Keselamatan Jurnalis menyatakan perusahaan media sudah sepatutnya memberikan jaminan kepada para pekerjanya yang diterjunkan ke lapangan. Apalagi, setelah tahun politik yang riuh pada 2019, tren pemberitaan media diprediksi akan mengalami pergeseran ke industri yang berhubungan dengan sumber daya alam. Perusahaan media, kata Puri harus mempersiapkan hal tersebut, termasuk memberikan jaminan keamanan kepada jurnalis.

"Lihat tren di masa depan ketika media dan pekerja media yang mengabarkan berita-berita yang cukup sensitif di Indonesia. Isu politik, tahun ini kita habis energi untuk perhatikan isu politik yang berkembang di Tanah Air. Mungkin lima tahun ke depan kita menghadapi tren industri ekstraktif di dunia. Pemberitaan di dunia harus juga masuk di sana dengan mengabarkan praktik-praktik terbaik ataupun sebaliknya. Tren ini harus juga dilihat oleh perusahaan media untuk memastikan para pekerja media yang diturunkan ke spot-spot kekerasan karena memiliki sejumlah hak yang harus dilindungi," katanya.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, menyatakan setiap serangan terhadap kebebasan pers adalah serangan terhadap kebebasan seluruh masyarakat. Hal ini lantaran media memiliki peran vital dalam menyediakan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat harus dilindungi.

"Tanpa kebebasan pers, kita tidak bisa memiliki demokrasi yang efektif. Kebebasan pers menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dan bekerja lebih baik. Kebebasan pers berarti bahwa publik mendapatkan informasi yang dibutuhkan agar suara demokrasi menjadi berarti. Kebebasan pers membantu mengatasi korupsi dan mempertahankan standar etika yang kuat. Kebebasan pers juga membantu memastikan semua kebebasan publik yang lain terlindungi dan terpelihara," katanya.

Owen mengaku terkesan dengan media-media di Indonesia yang dinamis dan idealis. Ranah media di Indonesia, katanya, seperti halnya demokrasi, telah membuat kemajuan besar sejak reformasi. Meski beragam dan bebas, Freedom House menilai pers Indonesia tidak sepenuhnya bebas. Masih banyak laporan-laporan tentang kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis, dan konsentrasi kepemilikan media. Reporters Without Borders menempatkan Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Sedunia. Owen juga mengutip catatan AJI bahwa terdapat sekitar 40-50 kasus kekerasan terhadap jurnalis setiap tahunnya.

"Bahkan beberapa daerah di Indonesia masih sulit untuk diakses oleh jurnalis," katanya.

Untuk itu, Owen mendorong Indonesia bergabung dengan Inggris, dan banyak negara lainnya untuk merancang dan mengembangkan rencana aksi nasional untuk keselamatan jurnalis. Rencana aksi nasional Indonesia akan memberikan serangkain rekomendasi yang komprehensif bagi jurnalis, pemerintah dan masyarakat sipil terhadap langkah-langkah yang mendukung sebuah lingkungan yang bebas dan aman bagi jurnalis dan para praktisi media. Untuk itu, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk bekerjasama melalui dialog, untuk mengembangkan pemahaman yang sama tentang masalah yang dihadapi. Rencana aksi nasional yang dihasilkan kemudian akan menjadi rencana yang komprehensif untuk seluruh masyarakat.

"Setelah disetujui, rencana aksi nasional ini akan memungkinkan Indonesia mengambil peran aktif dalam mencegah serangan dan intimidasi terhadap jurnalis. Hal ini juga mendorong kita untuk bertindak cepat dalam menanggapi serangan dengan membangun mekanisme darurat nasional. Peran vital media dalam menyediakan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat harus dilindungi," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijn memaparkan kebebasan pers adalah satu  elemen penting dalam negara demokrasi. Media juga merefleksikan realitas masyarakat. Dengan adanya debat dan diskusi, demokrasi bertumbuh. Ketika ada perbedaan pendapat, ada kebenaran yang dapat kita temukan. Untuk itu, media dan jurnalis memegang peran kunci. Tanpa adanya kebebasan pers, katanya, masyarakat tidak pernah tahu mengenai kebakaran hutan di kalimantan, proses demokrasi di Papua atau kasus korupsi di Aceh.

"Media memegang peran kunci dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia terutama sejak 20 tahun terakhir. Undang-Undang Pers tahun 1999 memberikan wadah perlindungan bagi jurnalis dan awak media dan melindungi hak-hak jurnalis,” kata Lambert.

Belanda, lanjutnya, memiliki tradisi panjang dalam kebebasan pers. Belanda menjunjung kebebasan berpendapat. Namun, hal ini bukan berarti jurnalis di Belanda terbebas dari kekerasan dan intimidasi. Seperti halnya di Indonesia, jurnalis di Belanda pun mengalami ancaman fisik dan mental dari kejahatan yang terorganisasi.

Untuk itu, Pemerintah Belanda rela merogoh kocek hingga 27 juta euro untuk mendukung berbagai upaya kebebasan pers di seluruh dunia, terutama berkaitan dengan keselamatan jurnalis. Hal ini lantaran masih banyaknya jurnalis yang dibunuh setiap tahun di setiap penjuru dunia.

"Kebanyakan kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak dihukum. Ini masalah yang sangat serius," tegasnya. 

 



Sumber: Suara Pembaruan