Tsunami Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Home > Fokus > Tsunami Djoko Tjandra

Ketika Uang Pelicin Menggurita

Rabu, 7 Oktober 2020 | 12:12 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / Willy Masaharu


Jakarta, Beritastu.com - Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra telah menyeret banyak pihak, termasuk dari pengacara hingga aparat penegak hukum. Tidak tanggung-tanggung, kasus Djoko Tjandra juga telah menyeret sejumlah jenderal kepolisian yang kasusnya segera disidangkan.

Aksi Djoko Tjandra sangat lihai. Uang pelicin yang digelontorkan pria yang berjuluk Joker ini sudah menggurita. Sejauh ini uang pelicin yang menggelontor dari Djoko Tjandra sedikitnya US$ 520.000 kepada oknum jaksa dan kepolisian.

Dana tersebut dikeluarkan sebagai uang muka untuk mengurus kasusnya, mulai dari kepentingan menghapus red notice, mengurus surat jalan palsu hingga mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA).

Sebanyak enam orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus terbitnya red notice dan pengajuan Peninjauan Kembali atau PK Djoko Tjandra. Seluruh tersangka diduga menerima dan memberikan uang sebagai pelicin agar Djoko Tjandra bisa keluar dari kasusnya.

Keenam orang tersangka tersebut masing-masing mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, pengacara Anita Kolopaking, mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo, politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya, mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Tommy Sumardi.

Selain menetapkan sejumlah tersangka, Mabes Polri juga telah memeriksa mantan Lurah Grogol Selatan yang membantu pembuatan KTP elektronik Djoko Tjandra. Termasuk telah memeriksa petugas imigrasi dan anggota Polsek Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan, yang diduga membantu urusan protokoler saat Djoko tiba di sana bersama Prasetijo. Namun, pihak-pihak tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka.

Rebutan Kasus?
Kasus Djoko Tjandra yang telah mendapat sorotan publik tersebut sempat menjadi rebutan antara Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan sempat muncul desakan agar kasus yang berhubungan dengan Joker supaya ditangani oleh KPK agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji menilai, sejauh ini seluruh proses dan penangangan kasus Djoko Tjandra, baik di kepolisian maupun kejaksaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.
"Proses dan mekanisme penanganan kasus Djoko Tjandra sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar. Soal adanya polemik penanganan adalah sesuatu yang wajar saja," kata Indriyanto Seno Adji, di Jakarta, Sabtu (3/10/2020).

Saat ini, beberapa pihak yang sudah ditersangkakan atas dugaan keterlibatan dengan menerima suap dan pemufakatan jahat dari Djoko Tjandra pun sudah mulai disidangkan. Di persidangan bahkan terkuak ada Nama-Nama lain yang disebutkan para terdakwa.

Menurut Indriyanto, sidang kasus yang berhubungan dengan Djoko Tjandra dilakukan secara terbuka dan transparan. Nantinya tentu bisa saja akan muncul nama-nama lain yang diduga ikut bermain dalam skandal hukum tersebut.

"Sidang Djoko Tjandra ini akan terbuka dan diliput media secara transparan dan ada kebebasan dari siapapun untuk mengungkapkan ada tidaknya keterlibatan pihak lain. Jadi diserahkan semuanya kepada keterangan terbuka Djoko Tjandra di pengadilan," ucapnya.

Di dalam seluk belum aliran dana Joker memang terus berkembang seiring dengan proses pemeriksaan, baik itu yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Diyakini, belum semua nama-nama muncul yang diduga juga ikut terlibat kasus tersebut.
Terhadap oknum kejaksaan sendiri, yang melibatkan Jaksa Pinangki dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki telah menerima suap US$ 500.000 dari US$ 1 juta yang dijanjikan Joker. Suap itu diberikan agar Pinangki mengurus permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Sedangkan terhadap oknum kepolisian, diduga telah digelontorkan uang sebesar US$ 20. 000. Uang tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih karena membantu menghapus red notice sehingga Djoko Tjandra bisa keluar masuk Indonesia.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman membeberkan, pengusaha Tommy Sumardi diduga memberikan uang US$ 20.000 kepada mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo. Uang tersebut diberikan karena sebagai tanda terima kasih Tommy kepada Prasetijo yang telah membantu Tommy mengurus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

"Dugaannya Tommy itu memberikan ucapan terima kasih kepada Prasetijo uang sejumlah US$ 20.000. Kemudian, berapa jumlah uang yang diberikan Tommy kepada NB. Saya belum bisa memastikan jumlahnya tapi diduga lebih besar daripada yang diterima Prasetijo," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Tommy sendiri merupakan salah satu sosok yang membantu Djoko Tjandra untuk menyuap beberapa orang yang ada di kepolisian. Awalnya, Tommy meminta kepada Prasetijo untuk dikenalkan kepada pejabat Divisi Hubungan Internasional Polri untuk mengurus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Divisi Hubinter yang dimaksud adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional yaitu Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Lalu, Tommy mendatangi ruangan Prasetijo untuk minta diantar ke ruangan Napoleon untuk mengurus penghapusan red notice tersebut.

"Tommy mengurus pencabutan red notice Djoko Tjandra di NCB Interpol di bawah Hubinter Mabes Polri, terdapat upaya melakukan pendekatan karena red notice itu tidak gampang dihapuskan dan juga sebenarnya bukan kewenangan NCB Interpol," ujarnya.

Justice Collaborator
Boyamin menilai, sosok Prasetijo layak menjadi justice collaborator (JC) karena selama pemeriksaan dirinya telah terbuka dan mengakui soal keterlibatan sejumlah aliran dana terpidana Djoko Tjandra. Terlebih sejauh ini kepolisian juga telah melakukan penyidikan secara profesional untuk mengusut dugaan korupsi di internal Mabes Polri.

Melalui Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono juga sempat membeberkan, saat menetapkan Napoleon sebagai tersangka, kepolisian juga turut menyita uang. Jumlahnya sekitar US$ 20.000 atau sekitar Rp 296,5 juta sebagai barang bukti.

Hingga saat ini memang belum sepenuhnya terkuak sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Djoko Tjandra untuk mengeluarkan dirinya dari kasus yang menjeratnya. Termasuk, apakah ada pihak-pihak lain yang masih bersembunyi, baik itu petinggi dari kejaksaan maupun kepolisian, atau bahkan dari pihak imigrasi.

Namun, jika MAKI menduga pengusaha Tommy atas suruhan Djoko mengeluarkan uang US$ 20.000 untuk urusan penghapusan red notice, maka uang US$ 500.000 diduga memang diberikan Djoko kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari yang telah berstatus tersangka.

Pinangki tidak hanya diduga menerima pemberian uang setara Rp 7 miliar, namun juga diduga menerima sejumlah fasilitas, hadiah, serta janji dari Djoko Tjandra.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono mengatakan, penerimaan uang tersebut ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) terhadap Pinangki.

Jaksa Pinangki tercatat beberapa kali melakukan dinas keluar negeri secara ilegal. Sepanjang 2019 yang bersangkutan sembilan kali ke Singapura dan Malaysia.Tindakan Pinangki diyakini juga untuk menemui Djoko Tjandra yang saat itu masih berstatus buronan Kejagung. Tuduhan itu pula, yang membuat Jamwas mencopot Pinangki dari jabatannya selaku Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan.

Jamwas menyatakan, aksi luar negeri Pinangki yang bertemu Djoko Tjandra itu sebagai pelanggaran berat terkait kode etik dan disiplin. Kejagung pun secara resmi menyatakan Pinangki sebagai tersangka suap dan gratifikasi.



Rentetan Skandal yang Menyertai sang "Joker"

Rabu, 7 Oktober 2020 | 12:10 WIB
Oleh : Fana F Suparman / Willy Masaharu


Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah kasus terkait skandal Djoko Tjandra mulai memasuki babak baru dengan bergulir di persidangan. Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari menjadi orang pertama yang duduk di kursi terdakwa terkait skandal yang menggegerkan tersebut.

Dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 23 September 2020 lalu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki telah menerima suap US$ 500.000 dari US$ 1 juta yang dijanjikan oleh terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.

Suap itu diberikan agar Pinangki mengurus permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melakukan pencucian uang dari suap yang diterimanya dan melakukan pemufakatan jahat bersama sejumlah pihak lainnya.

Djoko Tjandra, mantan pengacaranya Anita Kolopaking dan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo dalam waktu dekat bakal menyusul Pinangki. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan surat jalan palsu dan ketiga tersangka itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Senin (28/9/2020) lalu.

Kejagung juga telah melimpahkan berkas perkara permintaan fatwa ke MA yang menjerat Djoko Tjandra dan pengusaha, yang juga mantan politikus Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya ke tahap penuntutan.

Dengan demikian, saat ini tinggal kasus dugaan suap terkait penghapusan nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri yang masih dalam proses penyidikan. Dalam kasus itu, Bareskrim menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi serta Prasetijo Utomo.

Menyeret Pihak Lain?
Meski sejumlah kasus mulai atau akan bergulir di persidangan, tak tertutup kemungkinan adanya pihak lain yang bakal dijerat penegak hukum terkait rentetan skandal Djoko Tjandra. Hal ini mengingat terdapat sejumlah inisial atau istilah yang mencuat yang belum disentuh penegak hukum.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku telah menyerahkan setumpuk dokumen setebal sekitar 200 halaman yang dapat menjadi petunjuk penegak hukum, termasuk KPK untuk mengusut keterlibatan pihak lain. Dalam dokumen tersebut terungkap sejumlah inisial atau istilah seperti 'bapakku dan bapakmu' hingga 'King Maker'.

Skandal Djoko Tjandra yang sejauh ini telah menjerat sejumlah aparat penegak hukum, advokat hingga pengusaha dan politikus bermula dari pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 29 Juni 2020.

Saat itu, Burhanuddin mengaku sakit hati mendengar kabar Djoko Tjandra melenggang masuk Indonesia. Bahkan, Joko Tjandra sempat membuat KTP elektronik dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada 8 Juni 2020, meski permohonannya kemudian tidak diterima PN Jaksel pada 29 Juli 2020 lantaran tiga kali mangkir dari persidangan.

Dalam rentang waktu itu, Djoko Tjandra sempat membuat paspor pada 22 Juni 2020 dan terbit sehari kemudian. Pada 30 Juni 2020, Ditjen Imigrasi menarik atau mencabut paspor Djoko Tjandra. Sekitar sepekan kemudian atau pada Senin (6/7/2020), paspor itu kemudian dikirimkan ke kantor Ditjen Imigrasi up Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim).

Sehari setelah putusan PN Jaksel mengandaskan PK yang diajukannya, Djoko Tjandra ditangkap tim Bareskrim Polri di Malaysia. Djoko pun dieksekusi Kejakgung berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung (MA) pada 2009 yang menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara, dan denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Dengan demikian, butuh waktu 11 tahun bagi aparat penegak hukum untuk mengeksekusi seorang Djoko Tjandra yang memiliki nama sandi Joker tersebut atau 21 tahun sejak perkara korupsi cessie Bank Bali mencuat pada 1999.

Krisis Ekonomi 1997
Perkara cessie atau pengalihan hak tagih Bank Bali yang membuat Djoko Tjandra dihukum 2 tahun penjara yang dirangkum dari berbagai sumber bermula saat krisis ekonomi pada 1997. Saat itu, Bank Bali kesulitan menagih piutang sebesar Rp 3 triliun di tiga bank, yakni BDNI, Bank Umum Nasional, Bank Tiara.

Ketiga bank itu masuk perawatan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Kondisi ini membuat Dirut Bank Bali saat itu, Rudy Ramli menjalin kerja sama dengan PT Era Giat Prima untuk menagih piutang tersebut. EGP dengan direktur Djoko Tjandra akan menerima fee sebesar setengah dari piutang yang dapat ditagih.

Perjanjian pengalihan tagihan piutang ditandatanganiDirektur Utama Bank Bali Rudy Ramli dan Direktur Firman Sucahya serta Direktur Utama PT EGP Setya Novanto pada Januar 1999.

Dari Rp 905 miliar yang digelontorkan Bank Indonesia dan BPPN, PT EGP menerima Rp 546 miliar. Sedangkan Bank Bali hanya mendapat Rp 359 miliar.

Ketua BPPN saat itu, Glenn MS Yusuf menyadari adanya kejanggalan cessie Bank Bali dan kemudian membatalkan perjanjian cessie. Mulai saat itu, persoalan cessie Bank Bali masuk ke ranah hukum.

Pada 27 September 1999, Kejagung mulai mengusut perkara pidana Djoko Tjandra. Selama proses penyidikan, Djoko sempat ditahan, menjadi tahanan kota dan kembali ditahan Kejagung.

Pada 9 Februari 2000, perkara Djoko Tjandra mulai bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Namun, putusan sela PN Jaksel pada 6 Maret 2000 menyatakan dakwaan Jaksa terhadap Djoko tidak dapat diterima. Ia pun dilepaskan dari tahanan kota. Atas putusan itu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada 31 Maret 2000, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili Djoko Tjandra.

Pada April hingga Agustus 2000, perkara Djoko Tjandra kembali bergulir di PN Jaksel. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum, Antasari Azhar mendakwa Djoko Tjandra melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali. Djoko Tjandra pun dituntut hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 30 juta subsider enam bulan kurungan serta uang sebesar Rp 546 miliar milik PT Era Giat Prima di Bank Bali dirampas negara.

Upaya Jaksa kembali kandas. Pada 28 Agustus 2000, Majelis hakim yang diketuai Soedarto dan Muchtar Ritonga serta Sultan Mangun sebagai anggota itu melepaskan Djoko Tjandra dari segala tuntutan (onslag). Majelis Hakim menyatakan, dakwaan JPU terbukti secara hukum, namun, perbuatan Djoko Tjandra dinilai perbuatan perdata bukan pidana.

Atas putusan itu, JPU Antasari Azhar mengajukan Kasasi ke MA pada 21 September 2000. Setelah lebih dari enam bulan, Majelis Hakim Kasasi MA baru memutus perkara tersebut. Pada 26 Juni 2001, Majelis Hakim Agung MA melalui mekanisme voting memutuskan melepaskan Djoko Tjandra dari segala tuntutan.

Dari tiga hakim agung yang menjadi Majelis Hakim Kasasi tersebut, Artidjo Alkostar berbeda pendapat atau dissenting opinion dengan dua hakim agung lainnya, yakni Sunu Wahadi dan M Said.

Kejagung Tak Menyerah
Bertahun berlalu, Kejagung belum menyerah dalam perkara tersebut. Pada Oktober 2008, Kejagung memutuskan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Pada 11 Juni 2009,

Majelis PK yang diketuai Djoko Sarwoko dengan anggota I Made Tara, Komariah E Sapardjaja, Mansyur Kertayasa dan Artidjo Alkostar menerima PK yang diajukan jaksa. Selain menghukum Joko Tjandra dengan hukuman 2 tahun penjara, uang milik Joko di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara. Namun, pada 16 Juni 2009 Djoko mangkir dari panggilan Kejagung untuk dieksekusi.

Djoko kembali mangkir panggilan berikutnya hingga ditetapkan sebagai buronan. Joko diduga telah melarikan diri ke Port Moresby, Papua New Guinea, menggunakan pesawat carteran sejak 10 Juni 2009 atau sehari sebelum vonis dibacakan oleh MA.



Kursi Pesakitan di Depan Mata

Selasa, 6 Oktober 2020 | 12:21 WIB
Oleh : Farouk Arnaz/Carlos KY Paath / Carlos KY Paath

Jakarta, Beritasatu.com – Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra segera duduk di kursi pesakitan. Pria kelahiran Sanggau, Kalimantan Barat, 27 Agustus 1950 tersebut akan menghadapi sidang perdananya terkait kasus kasus penggunaan surat jalan palsu. Selain itu, Djoko Tjandra juga diseret ke meja hijau atas kasus hilangnya red notice Interpol, termasuk kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA). Kasus terakhir, ditangani Korps Adhyaksa.

Polri menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus surat jalan palsu yakni Brigadir Jenderal (Pol) Prasetijo Utomo, advokat Anita Kolopaking, dan Djoko Tjandra. Ketiganya dijerat dengan Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 426 KUHP, Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Pasal 223 KUHP. Sementara pada kasus suap red notice, Polri menjerat empat tersangka yang berperan sebagai pemberi suap dan penerima suap.

Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi bertindak sebagai pemberi suap, sedangkan Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo selaku penerima. Sekadar diketahui, pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat 1 juncto Pasal 13 Undang-Undang (UU) 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Berikutnya, penerima dijerat Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Secara kumulatif, Djoko Tjandra bisa divonis 10 tahun penjara. Ini baru dua kasus di Polri, belum jika ditambah dengan kasus penyuapan soal fatwa MA yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Ancaman pidananya 5 tahun. Aksi “akrobatik” Djoko Tjandra yang terkesan mengacak-acak institusi penegak hukum sejatinya terkait dengan kasus hak tagih Bank Bali. Djoko Tjandra berharap dapat terhindar dari hukuman 2 tahun.

Alih-alih lolos dari jeratan itu, Djoko Tjandra justru berpotensi mendekam di jeruji besi lebih lama. “Djoko Tjandra tidak hanya harus menghuni penjara 2 tahun. Karena tingkahnya, dia bisa diberi hukuman-hukuman yang jauh lebih lama. Dugaan pidananya antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya. Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini,” tegas Menko Polhukam Mahfud MD pada 1 Agustus 2020.

Motif Prasetijo membantu Djoko Tjandra telah diungkap Polri. Prasetijo disebut menerima suap 20 ribu USD atau setara dengan Rp300 juta. Meskipun dalam perkembangannya terungkap bahwa ada permintaan uang lebih banyak daripada itu, khususnya dalam klaster red notice. Hal menarik dalam kasus red notice, Napoleon dan Tommy tidak ditahan polisi. Napoleon bahkan melawan penetapan dirinya sebagai tersangka dengan melakukan praperadilan.

Napoleon berkilah menerima uang dalam kasus ini. Polri menerangkan Napoleon memang tidak menerima pemberian uang 50 ribu USD dari Tommy. Namun, Napoleon meminta dan menerima sebesar Rp 7 miliar. Peristiwa ini terjadi pada medio April-Mei 2020. Sebagai realisasi, Napoleon memerintahkan Kombes Tommy Arya untuk membuat surat yang berkaitan dengan pencabutan red notice.

Surat tersebut diteken Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku Sekretaris Interpol Polri. Saat kasus terungkap, Wibowo juga telah dicopot dari jabatannya, tetapi tidak dipidana sejauh ini. Napoleon pun dicopot dari posisinya sebagai Kadiv Hubungan Internasional Polri. Keduanya dinilai melanggar etik. Pencabutan red notice, membuat nama Djoko Tjandra sempat dihapus dari data perlintasan imigrasi. Kadiv Humas Polri Argo Yuwono menekankan adanya pelanggaran kode etik tersebut.

Perintah Presiden

Menjadi buronan selama 11 tahun tak membuat Djoko Tjandra kehilangan akal untuk masuk ke Indonesia. Pada 8 Juni 2020, sang Joker yang menjadi julukannya, mengejutkan publik. Namanya ramai diperbincangkan ketika mendaftarkan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas vonis kasus hak tagih Bank Bali, ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Setelah itu, Djoko Tjandra ibarat permainan sulap kembali menghilang.

Operasi penangkapan pun disusun oleh Polri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mengejar sekaligus menangkap Djoko Tjandra. “Atas perintah (Presiden) tersebut, Kapolri membentuk tim untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut,” ungkap Kabareskrim Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo. Listyo memimpin langsung tim dan menelusuri keberadaan Djoko Tjandra.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim itu, Djoko Tjandra disinyalir berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian, Kapolri berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polis Diraja Malaysia. Tim pun berangkat menuju Kuala Lumpur. Penangkapan Djoko Tjandra dilakukan Polis Diraja Malaysia yang kemudian diserahkan kepada Polri di wilayah teritori Indonesia pada 30 Juli 2020. Tim yang membawa Djoko Tjandra menumpangi pesawat dengan nomor registrasi PK RJP.

Djoko Tjandra tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 22.48 WIB. Kapolri menegaskan penangkapan Djoko Tjandra merupakan bentuk komitmen Polri untuk menangkap koruptor buron. Polri membuktikan tidak akan pandang bulu untuk menyeret para pelaku kejahatan korupsi. “Sekali lagi ini bentuk komitmen kami. Kami akan transparan, objektif, untuk usut tuntas apa yang terjadi,” tegas Idham.

Idham mengapresiasi kinerja anak buahnya dalam proses penangkapan Djoko Tjandra. tim yang dipimpin oleh Kabareskrim, dinilai bekerja sangat baik. “Djoko Tjandra ini memang licik dan sangat pandai. Dia kerap berpindah-pindah tempat, tetapi alhamdulilah berkat kesabaran dan kerja keras tim Djoko Tjandra berhasil diamankan. Proses hukum Djoko Tjandra akan terus dikawal. Terbuka dan transparan serta tidak akan ditutup-tutupi,” ungkap Idham.

Berkas Lengkap

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung telah menyerahkan berkas perkara tersangka surat jalan palsu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 28 September 2020. Penyerahan dilakukan setelah berkas ketiga tersangka dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU. Barang bukti yang diserahkan Polri kepada kejaksaan terdiri atas satu paspor milik Djoko Tjandra, 14 ponsel, 2 komputer, 1 lapor, 2 buku, 39 dokumen, dan 18 berita acara pemeriksaan digital.

Sementara berkas perkara dalam kasus red notice masih diperiksa jaksa dan belum dinyatakan P-21. Penyidik Polri melimpahkan berkas perkara red notice kepada JPU pada 2 September 2020. Namun, selang sepekan lebih, JPU memulangkan berkas tersebut lantaran dinilai belum lengkap. Selanjutnya, pada 21 September, penyidik kembali menyerahkan perbaikan berkas. Menarik untuk terus menanti perkembangan skandal Djoko Tjandra ini.




BAGIKAN




TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS