Syahrul Yasin Limpo: UU Ciptaker Menata Ulang Kewenangan Daerah
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Syahrul Yasin Limpo: UU Ciptaker Menata Ulang Kewenangan Daerah

Jumat, 23 Oktober 2020 | 11:38 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu, akan menata ulang soal kewenangan daerah, tetapi bukan menghapusnya.

“Penataan ulang kewenangan daerah ini sejalan dengan filosofi UU Cipta Kerja yang disusun berdasarkan sistem Omnibus Law yakni untuk menarik investasi dan memberi kemudahan berusaha, sehingga calon investor tak lari ke negara lain seperti Vietnam yang lebih kompetitif, mengingat beragam aturan dan birokrasi disini yang dinilai menghambat,” ujar Yasin Limpo saat menjelaskan soal kewenangan pusat dan daerah dalam UU Cipta Kerja, pada diskusi Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Dewan Pakar Partai Nasdem, Kamis (22/10/2020) malam.

FGD seri ke-5 ini bertema “Rancangan Implementasi UU CK Klaster Kewenangan Daerah dan Pusat (Tata Ruang dan Lahan)” yang digelar langsung dan juga diikuti via Zoom peserta lain. FGD yang dipandu Anggota Dewan Pakar Desi Albert Mamahit, menampilkan narsumber selain Yasin Limpo yakni Ketua DPP Nasdem, Dr. Atang Irawan, dan Rino Wicaksono, dosen Arsitektur Institut Teknologi Indonesia.

Diakui Yasin Limpo, dengan disahkannya UU Ciptaer, khsususnya yang di dalamnya mengatur mengenai kewenangan daerah, muncul berbagai isu dan juga spekulasi yang kurang tepat, bahkan ada yang mempertentangkan dengan otonomi daerah. “Ini semua harus dijawab dan dijelaskan dengan jernih. Karena itu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP, harus dijelaskan dan diangkat peran dan kewenangan daerah. Sebaiknya sejumlah kepala daerah yang mewakili pulau diIndonesia dilibatkan dalam penyusunan RPP UU CK ini,” usul Yasin Limpo, yang juga Menteri Pertanian ini.

Sebagai mantan kepala daerah yang pernah menjabat bupati, wakil gubernur dan juga gubernur, Yasin Limpo mengaku paham benar bagaimana suasana psikologis para kepala daerah dalam menyikapi UU Ciptaker, khususnya menyangkut kewenangan daerah. Karena itu, asas desentralisasi harus tetap dijaga dan pemerintah pusat bisa mendrave daerah.

“Dalam RPP, kita juga harus mempunyai framework, bagaimana pemerintah pusat membuat syarat-syarat soal kewenangan, lalu daerah tetap diberi ruang untuk tetap memiliki kewenangan, baik dalam perizinan maupun mengatur tata ruang. Selain itu, saya ingatkan, jangan sampai ada manuver-manuver sempit dalam penyusunan RPP. Ini yang harus kita kawal benar,” ujar Yasin Limpo.

Terkait Penataan Ruang, Yasin Limpo menjelaskan, UU Ciptaker menyempurnakan UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 (ayat 7 dan 8). Lalu menyempurnakan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang, karena penataan ruang ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan diatur melalui PP.

Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan penataan ruang. Penataan ruang oleh pemerintah daerah harus mengacu pada NSPK yang telah dibuat pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Dr Atang Irawan mengatakan, UU Ciptaker sebenarnya mengembalikan lagi kewenangan Presiden yang selama beberapa dekade diserahkan ke daerah , tapi bukan berarti kewenangan daerah diambil alih, tetap ada kewenangan daerah itu.

Hal ini dapat dilihat pada UU Cipta Kerja Pasal 174 tentang Kewenangan Daerah, di mana kewenangan yang ada pada Kementerian/ Lembaga (K/L) termasuk kepala daerah dimaknai sebagai bagian pendelegasian kewenangan Presiden kepada K/L dan kepala daerah.

"Jika kita menelaah lebih jauh, UU CK ini menempatkan wewenang pemerintah daerah di bawah presiden dalam melaksanakan atau membentuk peraturan undang-undang. Kini presiden mengambil alih kewenangan yang sebelumnya milik Pemda. Pasal 174 UU Cipta Kerja menambahkan satu aturan soal hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pasal ini mengatur kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai bagian dari kewenangan Presiden," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Sebut Mayoritas Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka

Kampanye tatap muka masih dianggap efektif untuk memengaruhi pemilih.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu Usulkan Perpanjangan Waktu Pencoblosan di TPS

Bawaslu menilai, waktu 6 jam tidak cukup menampung 500 orang dalam satu tempat pemungutan suara (TPS).

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu: Ada Beban Psikologis Polisi Bubarkan Kampanye Petahana

Menurut Abhan, Polisi dan Satpol PP seakan memiliki beban psikologis membubarkan kampanye petahana atau incumbent yang melanggar aturan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu Jatim Tangani 28 Kasus Netralitas ASN

Temuan dugaan ASN tidak netral terdapat di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Setahun Jokowi-Ma'ruf Banyak Kemajuan, PDIP: Masih Ada Elite Politik yang Iri

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin banyak menghadirkan kemajuan dalam setahun pemerintahan.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Perludem Dukung Bawaslu Diskualifikasi Paslon Petahana

Menurut Titi, Bawaslu berdasar UU Pilkada memang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan diskualifikasi terhadap pasangan calon.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Bawaslu Rekomendasikan Enam Paslon Petahana Didiskualifikasi

Enam paslon petahana tersebut, dinilai telah melakukan pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh Undang-undang (UU).

POLITIK | 21 Oktober 2020

Cegah Covid-19, 16.000 Petugas KPPS di Makassar Jalani Rapid Test

Ribuan petugas KPPS tersebut akan menjalani rapid test massal di sejumlah Puskesmas di Kota Makassar mulai tanggal 14 November hingga 20 November mendatang.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Puan: Penundaan Pilkada Bisa Perlambat Kinerja Pemda Tangani Covid-19

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 lebih penting dilaksanakan untuk menguatkan penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 Oktober 2020

Ketua DPR: Perempuan Butuh Berpolitik, Politik Butuh Perempuan

Ketua DPR menyampaikan kaum perempuan jangan ragu terjun ke politik. Pasalnya, perempuan memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan hadapi situasi krisis.

POLITIK | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS