Marzuki Alie: Pemerintah Kurang Memperhatikan PTS
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.21)   |   COMPOSITE 6251.05 (38.59)   |   DBX 1329.86 (16.32)   |   I-GRADE 180.794 (0.41)   |   IDX30 506.396 (0.9)   |   IDX80 136.709 (0.42)   |   IDXBUMN20 403.084 (1.37)   |   IDXESGL 140.339 (-0.42)   |   IDXG30 143.133 (0.8)   |   IDXHIDIV20 446.039 (0.87)   |   IDXQ30 145.232 (0.1)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.96)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (3.07)   |   IDXV30 135.556 (1.53)   |   INFOBANK15 1043.56 (-2.24)   |   Investor33 435.417 (-0.04)   |   ISSI 183.035 (1.64)   |   JII 629.726 (4.78)   |   JII70 221.943 (2.13)   |   KOMPAS100 1220.71 (4.09)   |   LQ45 950.717 (1.82)   |   MBX 1696.63 (8.69)   |   MNC36 322.327 (0.16)   |   PEFINDO25 325.87 (0.1)   |   SMInfra18 306.901 (3.47)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.59)   |  

Marzuki Alie: Pemerintah Kurang Memperhatikan PTS

Senin, 7 Mei 2012 | 18:21 WIB
Oleh : B1

Pemerintah harus memikirkan pembinaan untuk PTS termasuk dalam hal akreditasi.

Jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) jauh lebih besar dari perguruan tinggi negeri (PTN). Tapi, perhatian pemerintah kepada PTS justru masih sangat minim.

Di sisi lain, pemerintah juga masih bersikap diskriminatif dalam pengalokasian dana bagi perguruan tinggi (PT) di Jawa dan luar Jawa.

Hal itu dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie dalam diskusi bertema Masa Depan Pendidikan Tinggi di Indonesia yang digelar oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di kampus Universitas Indonesia, Depok, hari ini.

Isi diskusi terkait rancangan undang-undang pendidikan tinggi (RUU Dikti). Hadir, antara lain, Ketua Panitia Kerja RUU Dikti Syamsul Bachri, Dirjen Dikti Djoko Santoso, Ketua Majelis Rektor PTN sekaligus Rektor Universitas Hasanuddin Idrus Paturusi, Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri, dan Sekjen Asosiasi PTS Suyatno.

Marzuki mengungkapkan jumlah PTS mencapai 2.887 sedangkan PTN hanya 83. Total mahasiswa adalah 4,7 juta, sedangkan jumlah dosen mencapai 155 ribu.

"Pemerintah hanya berperan 2,7 persen saja dari segi jumlah PT. Tidak bisa dinafikan, jumlah PTS yang sebenarnya mayoritas tidak mendapat perhatian. Padahal, peran PTS sangat vital untuk mendidik anak-anak bangsa demi masa depan bangsa Indonesia," kata Marzuki.

Marzuki mengatakan, pemerintah harus memikirkan pembinaan untuk PTS termasuk dalam hal akreditasi. Menurutnya, jika pemerintah tidak mau memberikan pembinaan maka lebih baik sekaligus tidak menerbitkan izin bagi PTS tersebut.

"Jangan hanya mengurusi yang negeri saja. Bapak kan irjen pendidikan tinggi, bukan dirjen pendidikan tinggi negeri. Ini saya sampaikan supaya jangan melecehkan yang swasta karena ini adalah tanggung jawab," ujarnya.

Dia menambahkan, terjadi ketidakadilan dalam pendistribusian dana antara PT di Jawa dan luar Jawa. "Universitas Sriwijaya, saya lulus S1 dan S2 di sana, baru tahun lalu mendapat perhatian besar," katanya.

Menurutnya, RUU Dikti harus mampu menjawab persoalan pendidikan tinggi saat ini. Di antaranya, mengatasi pengangguran terdidik atau sarjana menganggur baik dari PTS maupun PTN. Selain itu, RUU Dikti harus bisa mengakomodasi prinsip link and match yaitu lulusan PT harus bisa memenuhi kebutuhan industri.

Dia juga meminta pasal dalam RUU Dikti tidak membuat multitafsir. Misalnya terkait pemberian bantuan kepada PTS. Pemerintah seharusnya bukan "dapat" melainkan "wajib" membantu PTS.

"Pastikan kalimat jangan multitafsir, tapi kalau ya, katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau tidak begitu bahaya, harus lobi sana sini, lobi ke banggar (badan anggaran). Lobi-lobi seperti itu yang buat negara ini rusak," tandasnya.

Marzuki menuturkan, PT seharusnya memberikan pencerahan kepada mahasiswa saat baru memasuki tahun pertama perkuliahan. Mahasiswa harus ditantang tentang cita-cita atau tujuan hidupnya sehingga sejak awal mereka bisa mempersiapkan diri.

"Pada saat masuk mereka diberi pencerahan. Anda masuk kesini mau jadi apa? Kalau cuma mau habiskan uang saja, rektor harus bilang, saya tidak perlu uang Anda. Anda sejak masuk harus punya cita-cita," katanya.

Dia mengakui alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen APBN belum berdampak signifikan kepada biaya pendidikan. Di tingkat pendidikan tinggi, biaya masih relatif mahal.

Penyebabnya adalah anggaran pendidikan tidak sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi, lebih banyak dikirim ke daerah.

"Ini tugas DPR bagaimana memotong anggaran pendidikan di luar Kemdikbud," tutur Marzuki.

Sementara itu, Dirjen Dikti Djoko Santoso mengatakan pemerintah memberi perhatian kepada PTS dalam RUU Dikti. Urusan akademik PTS diatur pemerintah, sedangkan urusan non-akademik diatur yayasan.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rp1 M Biayai Kunjungan DPR ke Jerman

Kalau ada yang membawa istri atau anak, semua ongkos ditanggung sendiri.

NASIONAL | 7 Mei 2012

Pengacara Ngotot Neneng Bukan Buron

Kalau seseorang ingin kembali dengan sukarela tentu dihargai.

NASIONAL | 7 Mei 2012

Kasus Koboi Palmerah Anomali Pendidikan TNI

Harus bisa menilai mana kasus yang sifatnya individual dan dilakukan oknum.

NASIONAL | 7 Mei 2012

Umar Patek Menangis, Menyesal

Meminta maaf kepada Imigrasi karena telah memalsukan data untuk paspor.

NASIONAL | 7 Mei 2012

Patek: Bom Natal dan Bom Bali, Jihad yang Gagal

Kegagalan bertambah parah dengan jatuhnya banyak korban WNI.

NASIONAL | 7 Mei 2012

Dipecat, 12 Pengurus Golkar di Sumut

Secara resmi, pemecatan dinyatakan sebagai bentuk revitalisasi struktur partai.

NASIONAL | 7 Mei 2012

Polda Pastikan Yulianis TSK, Disidik Reskrim

Saat ini, Yulianis sedang diproses masuk dalam perlindungan LPSK karena merasa diancam oleh oknum tertentu.

NASIONAL | 7 Mei 2012

Patek Mengaku Sempat Tolak Aksi Bom Bali

Patek menganggap itu tidak sesuai dengan niat balas dendam terhadap Israel.

NASIONAL | 7 Mei 2012

Pertanggungjawaban Dana Reses DPR belum Membudaya

Baru Ahok, saat menjadi Dewan, yang melaporkan pertanggungjawaban dana reses.

NASIONAL | 7 Mei 2012

KPK Tolak Kompromi dengan Neneng

Surat permintaan audiensi ditolak karena bukan berasal dari pengacaranya Neneng atau yang bersangkutan, tetapi diajukan oleh pengacara Nazaruddin sehingga dinilai cacat hukum

NASIONAL | 7 Mei 2012


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS