MA Bantah Keluarkan Fatwa Putusan Uji Materi PKPU

MA Bantah Keluarkan Fatwa Putusan Uji Materi PKPU
Ilustrasi Mahkamah Agung ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / YUD Selasa, 14 Januari 2020 | 15:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung membantah telah mengeluarkan fatwa soal putusan uji materi PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yang diajukan oleh DPP PDIP. Bantahan tersebut diutarakan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro. Andi mengatakan bahwa pihaknya mengeluarkan pendapat hukum atas putusan tersebut.

"Sedangkan mengenai Fatwa MA yang dipersoalkan, MA sebenarnya tidak pernah mengeluarkan Fatwa tetapi itu hanya surat atau Pendapat Hukum yang dikeluarkan untuk menjawab surat diajukan oleh DPP PDIP dan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Kamar TUN," ujar Andi saat dihubungi, Selasa (14/1/2020).

Dalam surat pendapat hukum tersebut, kata Andi, MA tidak menyebut nama seseorang atau orang tertentu. Menurut dia, surat tersebut merupakan hal biasa dan sering dilakukan MA.

"Jadi MA di sini hanya mengeluarkan surat atau jawaban dan itu lazim dilakukan untuk menjawab surat-surat yang dimohonkan kepada MA," tandas dia.

Sebelumnya, Andi telah membantah tuduhan sejumlah pihak yang menyebutkan MA mempunyai andi dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam proses penetapan Penggantian Antarwaktu (PAW) anggora DPR PDIP di dapil Sumatera Selatan I. Menurut Andi, MA hanya menjalankan kewenangannya memutuskan uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap UU yang berlaku.

Diketahui, Putusan MA Nomor 57/P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 dan Fatwa MA Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 menjadi dasar bagi PDIP mengajukan PAW anggota DPR Riezky Aprilia terhadap Harun Masiku di dapil Sumsel 1.

"Jadi MA di sini hanya menjalankan fungsinya sesuai kewenangannya menurut UU MA. Adalah tidak tepat kalau dikatakan MA punya andil terjadinya penyuapan kepada Komisioner KPU," ujar Andi dalam keterangannya, Minggu (12/1/2020).

Andi menjelaskan uji materi yang diajukan DPP PDIP ke MA. Dia mengatakan DPP PDIP dengan surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan MA pada Tanggal 8 Juli 2019 mengajukan keberatan hak uji materil terhadap pengujian Pasal 54 ayat (5) hutuf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019.

"Putusan tersebut diputus oleh Majelis Hakim Dr. H. Supandi sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran dan Is Sudaryono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dalam putusannya Tanggal 19 Juli 2019, MA mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," tutur Andi.

Dalam pertimbangan hukumnya, kata Andi, MA menyebutkan bahwa perolehan suara calon anggota legilatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, adalah menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut sebagai anggota legislatif.

"Namun, ketentuan tersebut tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang diterapkan secara ketat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan suatu partai politik dan penguatan kaderisasi partai," ungkap dia.

Kemudian, lanjut Andi, pada Tanggal 13 September 2019 DPP PDIP memohon Fatwa kepada MA tentang putusan MA Nomor 57/P/HUM/2019 Tanggal 19 Juli 2019. Atas permintaan tersebut, kata dia, MA mengeluarkan pendapat hukum tertanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua Kamar TUN Supandi.

"Dalam putusan MA dan surat pendapat hukum Tanggal 23 September 2019 tidak menyebutkan nama sesorang atau orang tertentu dan MA melayani permohonan dan permintaan fatwa/pendapat hukum tersebut sesuai kewenangan MA yang dapat menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU yang diatur dalam UU MA," pungkas Andi.



Sumber: BeritaSatu.com