Dirjen PPKL, KLHK RM Karliansyah: Hanya 5,79% Luas IPPKH Tambang di Kalsel
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.21)   |   COMPOSITE 6251.05 (38.59)   |   DBX 1329.86 (16.32)   |   I-GRADE 180.794 (0.41)   |   IDX30 506.396 (0.9)   |   IDX80 136.709 (0.42)   |   IDXBUMN20 403.084 (1.37)   |   IDXESGL 140.339 (-0.42)   |   IDXG30 143.133 (0.8)   |   IDXHIDIV20 446.039 (0.87)   |   IDXQ30 145.232 (0.1)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.96)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (3.07)   |   IDXV30 135.556 (1.53)   |   INFOBANK15 1043.56 (-2.24)   |   Investor33 435.417 (-0.04)   |   ISSI 183.035 (1.64)   |   JII 629.726 (4.78)   |   JII70 221.943 (2.13)   |   KOMPAS100 1220.71 (4.09)   |   LQ45 950.717 (1.82)   |   MBX 1696.63 (8.69)   |   MNC36 322.327 (0.16)   |   PEFINDO25 325.87 (0.1)   |   SMInfra18 306.901 (3.47)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.59)   |  

Dirjen PPKL, KLHK RM Karliansyah: Hanya 5,79% Luas IPPKH Tambang di Kalsel

Sabtu, 23 Januari 2021 | 22:13 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RM Karliansyah menjelaskan, secara umum luas total kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kurang lebih 1.664.000 hektare (ha), di mana seluas kurang lebih 950.800 ha merupakan kawasan hutan lindung dan produksi.

“Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan guna mendukung pembangunan, dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH),” ujar Karliansyah, dalam pernyataan tertulis, Sabtu (23/1/2021).

Diungkapkan Karliansyah, data IPPKH aktif di Provinsi Kalsel sampai dengan tahun 2020 ada 93 unit dengan luas kurang lebih 56.243 ha, atau 5,92% dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Terdiri dari IPPKH Non Tambang (pembangunan jalan umum, jalan tol, dan jaringan komunikasi) sebanyak 6 unit dengan luas kurang lebih 1.165 ha dan IPPKH pertambangan (batu bara, bijih besi dan galian C) sebanyak 87 unit seluas kurang lebih 55.078 ha, atau 5,79% dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Dari 87 unit IPPKH pertambangan eksisting di Kalsel, sejumlah 55 unit IPPKH dengan luas kurang lebih 43.744 ha, terbit sebelum 20 Oktober 2014. Sebanyak 30 unit IPPKH seluas 19.209 Ha telah dilakukan perpanjangan atau revisi IPPKH. Sementara IPPKH yang terbit setelah tanggal 20 Oktober 2014 sampai tahun 2020 adalah 32 unit, dengan luas kurang lebih 11.334 ha.

Karliansyah mengatakan, berdasarkan data penutupan lahan KLHK tahun 2019, dari total IPPKH pertambangan di Kalsel seluas kurang lebih 55.078 ha, yang terindikasi telah beraktivitas di lapangan adalah kurang lebih 30.841 ha. Luas bukaan tambang pada areal IPPKH tersebut lebih kecil jika dibandingkan bukaan tambang di luar kawasan hutan (APL) seluas kurang lebih 53.456 ha.

Permohonan penggunaan kawasan hutan wajib dilengkapi dengan rekomendasi gubernur dan dokumen lingkungan, serta yang tidak kalah penting adalah mempunyai izin sektor yang masih berlaku.

Dalam hal ini, izin sektor tambang (IUP/PKP2B/KK) merupakan kewenangan Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah. "Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan tidak sepenuhnya dilakukan oleh KLHK," kata Karliansyah.

Dalam hal penerbitan perpanjangan IPPKH, lanjut Karliansyah, permohonan perpanjangan IPPKH wajib dilengkapi dengan izin sektor yang masih berlaku, dokumen lingkungan, citra satelit dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh dinas kehutanan provinsi dengan melibatkan BPKH, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, BPDAS dan BPHP. Dokumen-dokumen ini menjadi bahan penelaahan dan pertimbangan Menteri dalam memberikan atau menolak permohonan perpanjangan IPPKH.

Kajian Khusus
Menyinggung banjir Kalsel beberapa hari lalu, Karliansyah sebagai koordinator yang diberi tugas oleh Menteri LHK Siti Nurbaya untuk mengkoordinasikan kajian dan penanganan banjir Kalsel dibantu Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan, Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, serta Ditjen Penegakkan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK, menyatakan, adanya polemik tentang analisis banjir Kalsel dapat dipahami, karena ada keinginan secara cepat mencari sebab dan untuk segera mengatasinya.

“Pragmatisme itu terjadi di tengah kemelut bencana banjir besar dan luas dengan korban ratusan ribu orang yang harus mengungsi. Bagi pemerintah, tidak mudah asal menunjuk, tanpa mempelajari sebab–akibat atau hubungan kasualitas yang dilandasi oleh pengetahuan selain fakta-fakta lapangan diantara peran Kementerian dan Lembaga,” ujar Karliansyah.

Oleh karena itu, tambah Karliansyah, KLHK melakukan kajian khususnya dengan lokus DAS Barito di Kalsel. Sangat jelas bahwa banjir pada DAS Barito Kalsel yaitu pada Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kiwa, DTA Kurau dan DTA Barabai karena curah hujan ekstrim, dan sangat mungkin dengan recurrent periode 50 hingga 100 tahun. Apalagi saat analisis per tanggal 18 Januari, tentu masih dimensi landscape dan rainfall yang masih harus dilihat. Tentu saja ada aspek lain seperti sistem drainase wilayah, tutupan lahan, dan menyusur lagi soal perizinan. Semua harus secara sistematis diidentifikasi dan didalami.

Ditegaskan Karliansyah, DAS Barito dengan luas total kurang lebih 6,2 juta ha, merupakan DAS lintas provinsi, meliputi Provinsi Kalimantan Tengah seluas kurang lebih 4,4 juta ha, Kalimantan Timur seluas kurang lebih 8 ribu ha, Kalimantan Barat seluas kurang lebih 590 ha, dan Kalimantan Selatan sendiri seluas kurang lebih 1,8 juta ha atau setara 29%.

KLHK katanya, melakukan telaah terhadap perubahan tutupan hutan secara seri, dengan menggunakan matriks transisi perubahan tutupan lahan, khusus untuk wilayah DAS Barito, Kalsel. "Metode telaahan memenuhi kaidah Land Degdaration Neutrality untuk menilai perubahan tutupan lahan termasuk kategori improve, stable atau degraded. Hal ini berguna dalam menentukan target penambahan tutupan lahan tiap tahunnya," katanya.

Karliyansah mengatakan, data menunjukkan pada tutupan lahan (land cover) DAS Barito Kalsel terjadi penurunan tutupan hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman. Sebaliknya terdapat kenaikan areal perkebunan, sawah, pertambangan dan permukiman. "Perubahan perkebunan dan pertambangan terjadi dari waktu ke waktu," katanya.

Periode 2000-2006, perkebunan 31.629 ha dari 25.796 ha dan pertambangan 18.100 ha dari 7.966 ha. Tahun 2006-2011, perkebunan 39.481 ha dari 30.545 ha dan pertambangan 20.625 ha dari 18.100 Ha, dan tahun 2011-2015, perkebunan 180.566 dari 38.451 ha dan pertambangan 26.180 ha dari 19.592 ha.

Pada periode tahun 2015-2019, luas perkebunan 236.917 dari 169.137 ha dan pertambangan 37.224 dari 23.185 ha. Perubahan dalam pertambangan berasal dari pertanian lahan kering campuran seluas 5.524 ha dan dari lahan terbuka seluas 2.342 ha.

Gambaran tersebut ujar Karliansyah, menunjukkan dinamika perubahan tutupan lahan yang terjadi di DAS Barito Kalsel secara keseluruhan. "DAS Barito Kalsel secara kewilayahan hanya mencakup 39,3% kawasan hutan dan 60,7% Areal Penggunaan Lain (APL) bukan hutan," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BMKG Sulut: Cuaca Kondusif tetapi Masyarakat Harus Tetap Waspada

Cuaca Sulut beberapa hari ke depan diperkirakan kondusif tapi masyarakat diingatkan tetap waspada.

NASIONAL | 23 Januari 2021

Ketua DPD Minta Pengawasan Perbatasan Negara Diperketat

La Nyalla menilai, wilayah perbatasan negara sangat rentan dengan berbagai permasalahan sosial.

NASIONAL | 23 Januari 2021

Menhub: GeNose Digunakan di Stasiun Kereta Api Mulai 5 Februari

Pemerintah mendorong penggunaan GeNose di simpul-simpul transportasi umum seperti stasiun, bandara, pelabuhan, dan terminal.

NASIONAL | 23 Januari 2021

La Nyalla: Ibu Mega Memberikan Warna Kehidupan Politik di Tanah Air

LaNyalla sampaikan doa di hari ulang tahun (HUT) ke-74 Megawati Soekarnoputri.

NASIONAL | 23 Januari 2021

BPP GMIT Jakarta Peduli Pendidikan di NTT

Panitia menyerahkan bantuan kepada 131 mahasiswa asal NTT dari 10 kampus yang ada di Jabodetabek dan 7 anak panti asuhan di Gunung Sindur, Bogor.

NASIONAL | 23 Januari 2021

HUT Ke-74 Megawati, Kader PDIP Lakukan Doa Bersama untuk Negeri

Megawati adalah perempuan yang menginspirasi, dan juga petarung politik yang berani melawan ketidakadilan.

NASIONAL | 23 Januari 2021

Bamusi: Pemaksaan Jilbab terhadap Siswi Non Muslim Langgar Nilai Kebangsaan

Pemaksaan terhadap seorang siswi non muslim untuk memakai jilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mengguncang jagad media sosial.

NASIONAL | 23 Januari 2021

BNPB Akan Tambah Tenda Darurat untuk Pasien Covid-19 di Sulbar

Kondisi pelayanan kesehatan Sulbar berangsur-angsur pulih, meski belum begitu maksimal.

NASIONAL | 23 Januari 2021

Pelaku UMKM Laporkan Gubernur Sumut ke Ombudsman RI

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi diminta mengawasi secata ketat atas pelaksanaan program bantuan dalam pemberdayaan usaha kecil yang terdampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 23 Januari 2021

Lagi, Tiga Terduga Teroris Ditangkap di Aceh

Sebelumnya pada Kamis (21/1/2021) kemarin, Densus 88 telah menangkap dua terduga teroris di Langsa, Aceh.

NASIONAL | 23 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS