Logo BeritaSatu

Kuasa Hukum Surya Darmadi Anggap Jaksa Terburu-buru Susun Surat Dakwaan

Senin, 19 September 2022 | 12:24 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Juniver Girsang, kuasa hukum bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng, menganggap jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) terburu-buru dalam menyusun surat dakwaan terhadap kliennya. Hal itu disampaikan Juniver Girsang dalam eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/9/2022).

Diketahui, Surya Darmadi alias Apeng didakwa telah melakukan korupsi terkait penyerobotan lahan untuk perkebunan sawit oleh perusahaannya. Korupsi tersebut diduga menimbulkan kerugian sekitar Rp 86,5 triliun.

"Bahwa istilah kata sumir dan prematur dalam konteks surat dakwaan diartikan sebagai dakwaan yang disusun dan atau dibuat terlalu singkat dan terburu-buru yang belum saatnya untuk diajukan ke depan persidangan," kata Juniver.

Juniver menyampaikan imbas dari suray dakwaan yang disusun JPU tersebut, Surya Darmadi telah menjadi korban dari proses penegakan hukum. Dia menilai, ada tujuan tertentu sehingga dakwaan disusun terburu-buru, meskipun tidak diungkapkan lebih lanjut yang dimaksud terkait hal itu.

Dia menekankan, Pasal 110 dan Pasal 110 b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Putusan MK Nomor 91/PUU-18 Tahun 2020 masih memberikan waktu selama tiga tahun kepada pelaku usaha untuk menuntaskan administrasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.

"Hanya dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dimaksud," tutur Juniver.

Untuk itu, Juniver meyakini kliennya tidak akan menjalani proses hukum seperti sekarang ini jika JPU tidak terburu-buru dalam mengambil langkah. Dia pun menjelaskan dasar penilaiannya itu.

"Karena beberapa perusahaan milik terdakwa yaitu PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agrolestari masih memiliki waktu tiga tahun sampai 2023 untuk menyelesaikan semua proses administrasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan tersebut. Sementara PT Kencana Amal Tani dan Banyu Bening Utama sudah memiliki hak guna usaha atau HGU," ungkapnya.

Dalam kasus ini, Apeng didakwa melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara sekitar Rp 73,9 triliun. Korupsi terkait penyerobotan lahan untuk perkebunan sawit oleh perusahaan Apeng itu dilakukan bersama eks Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman.

Apeng disebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 7,5 triliun dan US$ 7,8 juta. Dia juga didakwa merugikan keuangan negara Rp 4.798.706.951.640,00 dan US$ 7,8 juta. Total kerugian di kasus ini senilai Rp 86,5 triliun.

Apeng didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Apeng juga didakwa dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PWNU Jabar: Khilafah Hanya Cara Adu Domba untuk Tujuan Politik

PWNU Jabar menyatakan, argumen khilafah yang diusung oleh kelompok tertentu hanya cara untuk mengadu domba guna mewujudkan tujuan politik.

NEWS | 6 Desember 2022

Ricky Rizal Dianggap Berbohong dalam Sidang, Ini Respons Kuasa Hukum

Ricky Rizal ditegur Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Rizal dinilai berbohong

NEWS | 6 Desember 2022

Libur Nataru, Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Wisata Dalam Negeri

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk melakukan wisata dalam negeri saat libur nataru.

NEWS | 6 Desember 2022

Kuat Ma'ruf Mengaku Sempat Takut Ditembak Ferdy Sambo

Kuat Ma'ruf mengaku sempat takut ditembak Ferdy Sambo saat terjadinya pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

NEWS | 5 Desember 2022

Komisi III Minta Polisi Tindak Tegas dan Berantas Gangster

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas dan memberantas gangster.

NEWS | 5 Desember 2022

Tak Bisa Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina, Gus Miftah Minta Maaf

Pendakwah Gus Miftah menyatakan permohonan maafnya karena tak bisa hadir dalam acara resepsi pernikahan yang akan digelar pasangan Kaesang-Erina.

NEWS | 5 Desember 2022

Erupsi Semeru, Penerbangan di Bandara Lombok Tak Terdampak

Aktivitas penerbangan di Bandara Lombok, NTB hingga saat ini tidak terdampak erupsi Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

NEWS | 6 Desember 2022

Ubah Keterangan, Ricky Rizal Sebut Ferdy Sambo Tak Gunakan Sarung Tangan

Ricky Rizal mengubah keterangan bahwa terdakwa Ferdy Sambo tidak menggunakan sarung tangan ketika terjadi penembakan terhadap Brigadir J.

NEWS | 5 Desember 2022

Ganjar Targetkan 100 Persen Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jateng

Saat ini ada sekitar 103 MPP di Indonesia dan 22 di antaranya di area Jateng. Ditargetkan, sebanyak 13 wilayah di Jateng akan punya MPP tidak lama lagi.

NEWS | 5 Desember 2022

PMI Dirikan 500 Huntara untuk Warga Korban Gempa Cianjur

PMI membangun hunian sementara (huntara) bagi korban gempa Cianjur di tiga desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

NEWS | 6 Desember 2022


TAG POPULER

# Erupsi Semeru


# Rizky Febian


# Bahlil Lahadalia


# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Libur Nataru, Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Wisata Dalam Negeri

Libur Nataru, Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Wisata Dalam Negeri

NEWS | 3 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE