Indeks Hukum
Tanggal:    
Jumat, 24 Januari 2020 | 20:08 WIB

Sikap Kooperatif Hasto Diapresiasi

Jeirry menambahkan, Hasto dan PDIP jelas tidak ingin menghalangi proses hukum atas kasus Wahyu.

Jumat, 24 Januari 2020 | 19:21 WIB

Dirjen Imigrasi Bantah Instruksi Yasonna Soal Harun Masiku

Bantahan dikemukakan Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie menanggapi pernyataan koalisi antikorupsi yang menduga adanya instruksi dari Menkumham Yasonna Laoly.

Jumat, 24 Januari 2020 | 18:51 WIB

Satgas Antimafia Bola Limpahkan 6 Tersangka Pengaturan Skor ke Jaksa

Adanya dugaan pengaturan skor pertandingan sepakbola Liga III antara Perses Sumedang dan Persikasi Bekasi, 6 November 2019 lalu.

Jumat, 24 Januari 2020 | 17:52 WIB

Polisi Selidiki Negara Rakyat Nusantara

Beredar sebuah video dimana ada seorang pria mengaku-ngaku Presiden Negara Rakyat Nusantara.

Jumat, 24 Januari 2020 | 16:54 WIB

Penuhi Panggilan KPK, Hasto Dinilai Taat Hukum

Kedatangan Hasto dalam rangka memberikan keterangan terkait kasus yang menjerat mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Jumat, 24 Januari 2020 | 16:40 WIB

Sahroni Apresiasi Vonis Kasus Pelajar Bunuh Begal

Sahroni menilai sudah selayaknya kasus pidana yang melibatkan seorang anak, proses hukumnya mengedepankan pembinaan.

Jumat, 24 Januari 2020 | 15:05 WIB

Berkas Tersangka Kasus Novel Ditelitii Jaksa

Seperti diketahui dua pelaku penyerang Novel bernama Robby dan Rahmat telah diamankan polisi.

Jumat, 24 Januari 2020 | 13:16 WIB

Diperiksa KPK, Komisioner KPU Mengaku Ditanya Penetapan Caleg PDIP

Hasyim Asy'ari juga mengaku diminta keterangannya terkait penetapan Caleg politisi PDIP Harun Masiku dan komunikasi dengan Wahyu Setiawan.

Jumat, 24 Januari 2020 | 12:57 WIB

Selain Hasto, KPK Juga Periksa Tiga Staf DPP PDIP

Tiga staf PDIP dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dugaan suap kasus mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Jumat, 24 Januari 2020 | 12:03 WIB

KY Apresiasi DPR Setujui 5 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA

KY menghormati keputusan Komisi III DPR meski ada calon yang tidak disetujui untuk diangkat menjadi hakim agung dan hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA.