Logo BeritaSatu

Memahami Selera Pembangunan Papua

Opini: Frans Maniagasi
Anggota Pokja Papua, Perhimpunan Masyarakat Jakarta Peduli Papua di Jakarta.

Jumat, 24 Desember 2021 | 07:13 WIB

Selama dua dekade (2001-2021) pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Papua berdasarkan UU No 21/2001, kita mesti jujur dan mengakui ada banyak kemajuan yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat dan wilayah Bumi Cenderawasih. Tetapi juga disadari, di balik keberhasilan otsus masih terdapat banyak kekurangan yang tak dapat dinafikan.

Oleh sebab, itu melalui perubahan UU No 21/2001 menjadi UU No 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan seperangkat peraturan pemerintah (PP) dan peraturan Presiden, menjadi kompas yang akan mengarahkan implementasi otsus sesuai relnya, sehingga tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.

Pertanyaannya, bagaimana agar pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun ke depan dalam kerangka otsus dapat fokus dan terarah dilaksanakan sesuai target yang ingin dicapai, serta terukur sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP). Hal itu tidak dapat lepas dari pendekatan yang selama ini digunakan yang patut untuk dievaluasi agar tidak keliru dalam memahami apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan penduduk Papua, terutama orang asli, sebagai tujuan dari pemberlakukan otsus. Upaya ini tentu tanpa mengesampingkan penduduk Papua lainnya.

Interpretasi Budaya
Seperti diketahui, di Indonesia, kajian antropologi konvensional sampai dekade 1970-an diwarnai pandangan bahwa kebudayaan sebatas mencoba mendeskripsikan kehidupan berbagai etnis dan subetnis di Indonesia, termasuk di Papua. Kajian ini hanya mendeskripsikan pola perilaku dan sikap mental masyarakat dalam merespons perubahan.

Karya klasik seperti Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul “Mentalitas dan Pembangunan” (Jakarta, Gramedia, 1974). Kajian yang bersifat deskriptif dan eksplanatif ini bertujuan untuk mengetahui (to know) dan untuk menjelaskan (to explain).

Pendekatan ini mengalami perubahan berkat kajian yang dilakukan oleh para antropolog dan ilmuwan sosial di luar Belanda dan Eropa, terutama dari Amerika Serikat. Kajian yang dilakukan oleh Clifford Geertz di Indonesia dengan dua karya momumentalnya, “The Religion of Java” (1960) dan “Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali” (1980)

Geertz lebih tajam menukik pada interpretasi makna. Geertz lebih memilih metode yang bertujuan lebih memahami (to understand). Dengan pemahaman yang utuh terjadi interaksi yang intensif antara peneliti dengan masyarakat yang diteliti, melahirkan suatu intrapersonal communication (I Ngurah Suryawan, 2017).

Geertz dalam bukunya “The Interpretation of Cultures: Selected Essays” (1974) melihat kebudayaan adalah sesuatu yang semiotik, yang berhubungan dengan simbol. Karena itu simbol perlu dipahami sebagai makna dan ditafsirkan secara lengkap.

Pengamatan itu tidak terbatas pada melihat relasi kausalitas dari masyarakat yang diteliti, tetapi berusaha memahami dan menafsirkan kebudayaan masyarakat tersebut. Dalam kasus Papua, hasil kajian I Ngurah Suryawan yang mendekati tesis Geertz dalam bukunya “Papua versus Papua, Perubahan dan Perpecahan Budaya” (2017), dapat dijadikan referensi pemberlakuan kebijakan negara. Dalam bukunya itu Ngurah menegaskan agar kebijakan negara tidak menimbulkan fragmentasi atau keterpecahan sosial dan solidaritas masyarakat Papua.

Siasat Kebudayaan
Jujur mesti diakui sejak pemberlakukan otsus Papua pada 2001, wilayah dan masyarakat ini baru merasakan dan mengalami perubahan dari pelaksanaan pembangunan. Selama Orde Baru, Papua ibarat halaman belakang Republik Indonesia yang tak terurus dan terawat. Setelah otsus, pembangunan mengalami berbagai kemajuan yang salah satunya ditunjukkan dengan keberhasilan Papua melaksanakan PON XX yang baru lalu.

Namun, seperti disinggung sebelumnya, pendekatan yang dilakukan masih kurang tepat. Agar tidak keliru dalam memaknai otsus maka pendekatan Geertz dalam menginterpretasikan makna di balik simbol kebudayaan orang asli Papua (OAP) perlu dipertimbangkan. Artinya, simbol kebudayaan itu merefleksikan apa yang terkandung dalam alam pikiran dan perasaan mereka terhadap pembangunan.

Selama ini kita tak mampu membaca dan memaknai apa yang terkandung di balik pikiran dan perasaan. Apa aspirasi dan kebutuhan mereka sebagai manusia dan komunitas sosial.

Pemahaman terhadap OAP baru pada level deskripsi dan eksplanasi, tapi belum menukik to understand, mengerti simbol-simbol kulturalnya. Pendekatan yang ditawarkan oleh Geertz melalui tafsir kebudayaan dapat menjadi entry point untuk memahami kebutuhan mereka di masa depan.

Menurut Manuel Kaisiepo dalam pengantar buku “Papua versus Papua”, dengan meleburkan diri dalam masyarakat yang diteliti, Ngurah berusaha mengetahui (to know) dan menjelaskan (to understand) sehingga memungkinkannya untuk melakukan tafsir makna atas masyarakat dan kebudayaan Papua.

Dengan demikian, pembangunan yang akan dilakukan pada 20 tahun otsus ke depan, bukan saja berorientasi pada upaya meminimalisasi angka kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), tetapi lebih jauh dari itu mampu menghargai tradisi, filsafat lokal, seni dan budaya lokal, termasuk sastra lokal dalam kearifan lokal, dengan memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk bersuara. Dengan bersuara itu, kita dapat memahami bukan saja “bunyi” tapi “daya membangun” dengan memberikan kebebasan untuk mereka memaknai dunianya.

Implementasi pembangunan SDM Papua melalui pendidikan pola berasrama dengan memberikan mandat dan kewenangan kepada yayasan pendidikan seperti YPK (Yayasan Pendidikan Kristen) dan YPPK (Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik) dan beberapa yayasan keagamaan lainnya. Selain pengalaman empiris mereka yang telah sukses dan pernah mendidik SDM Papua yang cerdas dan trampil, alam Papua menjadi inspirasi dalam komunitas sosial untuk mengonstruksi kebudayaan mereka.

Alam menjadi locus edukasi sekaligus energi bagi OAP menumbuhkan daya imajinasi dan melatih nalar berpikir mereka. Alam menjadi arena latihan mereka sebagai bagian dari kehidupannya. Oleh karena itu, alam berperan penting untuk membentuk karakter orang Papua. Alam dan pendidikan menjadi satu kesatuan dalam totalitas kebudayaan. Alam memberikan pelajaran dan inspirasi dalam usaha komunitas untuk mengonstruksi kebudayaannya.

Oleh karena itu filosofi yang mendasari pembuatan draf UU Otsus Papua tahun 2001 yang lalu adalah dimensi kebudayaan sebagai basis utamanya. Kebudayaan menginspirasi sekaligus edukasi dan imajinasi dalam keseluruhan proses peradaban yang khusus (lex specialis). Dengan kata lain, menurut pendapat saya, bukan pembangunan yang menjadi panglima tapi kebudayaan Papua yang mendominasi dan mewarnai dinamika pembangunan yang berbasis kearifan lokal.

Pendidikan bukan mencetak orang cerdas, ahli, dan terampil, tetapi pendidikan merupakan siasat kebudayaan yang tidak saja mempertimbangkan dimensi rasionalitas tapi juga emosional dan dignity.

Oleh karena itu, harus dilahirkan paradigma pembangunan bukan “di Papua”, tetapi pembangunan “untuk Papua”. Dengan pemahaman itu, pembangunan bukan hanya masalah teknokratis, statistik, dan matematis dengan menekankan pada pertumbuhan dan peningkatan pendapatan daerah (PAD). Pembangunan mesti menjadi terobosan sebagai siasat kebudayaan yang menjadikannya sebagai metode atau cara atau alat yang berbasis dan berorientasi pada penguatan identitas kultural.

Demikian juga dengan aspek kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur, mesti bermuara pada upaya memperkokoh identitasnya.

Kebudayaan menjadi isu strategis dalam mengelola Papua. Kebudayaan itu mengandung perspektif emansipatif dan transformatif bagi orang Papua. Ironisnya, selama 20 tahun lalu, justru pragmatisme juga dilakukan oleh elite Papua yang berada di kekuasaan dan birokrasi. Akibatnya, muncul istilah “Patipa”, Papua tipu Papua, atau istilah I Ngurah Suryawan, Papua versus Papua. Realitas ini kental kita temui dalam kehidupan sehari-hari jika kita berhubungan dengan aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

Kesalahan inilah yang berimplikasi serius tatkala pembangunan yang dilakukan di masa otsus 20 tahun yang lalu tidak mampu menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam reproduksi kebudayaan, kekuasaan, dan kebijakan. Pada akhirnya kita tak mampu membaca dan menginterpretasi selera pembangunan dalam konteks kepapuaan.

Untuk pembangunan 20 tahun ke depan (2021-2041) di era keberlanjutan Otsus, kebudayaan mesti menjadi isu strategis dalam mengelola Papua. Hal ini agar gerak pembangunan sesuai dengan selera dan kepentingan orang Papua.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

BAGIKAN



TAG POPULER

# Anggota TNI Tewas


# Medina Zein


# Vaksinasi Covid-19


# Piala Thomas


# Timnas Indonesia


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
DPR Minta KPU-Bawaslu Lakukan Simulasi Masa Kampanye 75 Hari

DPR Minta KPU-Bawaslu Lakukan Simulasi Masa Kampanye 75 Hari

NEWS | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings