Logo BeritaSatu

DPR Sepakati Nusantara Jadi Nama IKN dengan Status Pemda Khusus

Senin, 17 Januari 2022 | 16:38 WIB
Oleh : Yusttinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - DPR telah menyepakati Nusantara sebagai nama ibu kota negara (IKN) baru sebagaimana usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nama Nusantara ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam rapat panitia kerja dengan DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

"Jadi bisa kita sepakati ya Pasal 1 Nomor 2 (RUU IKN), jadi Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Negara Nusantara," ujar Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustopa dalam rapat tersebut.

Selain itu, DPR juga menyepakati status IKN baru adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Wilayahnya, kata Saan, menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dengan RUU IKN.

"... Pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi, itu kan sudah oke semua, nah mau saya ini kita sepakati dulu, kita ketok, nah pemerintah nanti memberikan penjelasan," kata Saan.

Sebelumnya, Suharso Monoarfa mengungkapkan nama Ibu Kota negara (IKN) baru pilihan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hasil komunikasi, kata Suharso, nama yang dipilih Jokowi adalah Nusantara.

"Beliau (Jokowi) mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," ujar Suharso di rapat panitia kerja dengan Pansus IKN di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senin (17/1/2022) .

Suharso menjelaskan alasan Jokowi memberikan nama Nusantara untuk IKN baru. Menurut dia, nama tersebut menggambarkan Indonesia dari dulu sampai sekarang.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," terang Suharso.

Lebih lanjut, Suharso mengatakan nama Nusantara untuk IKN baru tersebut sebenarnya sudah dimasukkan dalam surpres RUU IKN yang dikirim pemerintah kepada DPR pada 29 September 2021 lalu. Namun, nama tersebut, kata dia, ditahan dan baru dikonfirmasi lagi pada Jumat (14/1/2022).

"Dan ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu," kata Suharso.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

IDI Siap Dukung Pemerintah untuk Pulihkan Kesehatan Dunia

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) siap mendukung pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai lini dalam pemulihan kesehatan dunia.

NEWS | 25 Mei 2022

Hindari Peretasan, Ini Tip Membuat Password yang Kuat

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan paham bagaimana bertransaksi digital secara aman. Salah satu kiatnya membuat password yang kuat.

NEWS | 25 Mei 2022

Buat Polemik, Nikita Mirzani Bakal Dilaporkan ke Polisi

Nikita Mirzani bakal dilaporkan ke polisi setelah menyebut menyebut 'umat Islam senang nonton film porno' di media sosial.

NEWS | 25 Mei 2022

Habiburokhman: RUU KUHP Penting untuk Segera Disahkan

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan pentingnya RUU KUHP segera disahkan menjadi undang-undang.

NEWS | 25 Mei 2022

Aksi Iklim pada Emisi CO2 Gagal Cegah Pemanasan Ekstrem

Aksi iklim pada emisi CO2 saja tidak akan bisa mencegah pemanasan ekstrem. Dunia harus melampaui pengurangan emisi karbon dioksida

NEWS | 25 Mei 2022

PBB: Memvaksinasi 270 Juta Orang Adalah Prestasi Besar

PBB mengapresiasi langkah-langkah konkret pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air

NEWS | 25 Mei 2022

Partai Amanat Nasional Ikut Pembekalan Antikorupsi dari KPK

Jajaran dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengikuti pembekalan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NEWS | 25 Mei 2022

Ketua Umum PAN Minta Negara Biayai Kampanye Parpol

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan permintaan agar negara membiayai kampanye yang diselenggarakan para parpol.

NEWS | 25 Mei 2022

Turut Dilibatkan Usut Mafia Tanah, KPK Sambut Positif

Pemerintah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga yang turut melibatkan KPK dalam mengusut persoalan mafia tanah.

NEWS | 25 Mei 2022

KPK Beberkan Dasar Hanya Jerat Swasta di Kasus Heli AW-101

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan bos PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh terkait kasus dugaan korupsi helikopter AW-101.

NEWS | 25 Mei 2022


TAG POPULER

# BRI Majalengka


# Perumahan Pantai Mutiara


# UU PPP


# UAS


# Harga CPO


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Hindari Peretasan, Ini Tip Membuat Password yang Kuat

Hindari Peretasan, Ini Tip Membuat Password yang Kuat

NEWS | 18 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings