MA Bantah Keluarkan Fatwa Putusan Uji Materi PKPU
INDEX

BISNIS-27 437.928 (-6.4)   |   COMPOSITE 4945.79 (-39.24)   |   DBX 931.257 (3.24)   |   I-GRADE 131.318 (-1.79)   |   IDX30 415.488 (-6.92)   |   IDX80 108.562 (-1.33)   |   IDXBUMN20 273.68 (-2.25)   |   IDXG30 115.596 (-1.18)   |   IDXHIDIV20 371.558 (-6.96)   |   IDXQ30 121.636 (-2.04)   |   IDXSMC-COM 210.245 (0.19)   |   IDXSMC-LIQ 235.867 (0.2)   |   IDXV30 102.795 (-1.19)   |   INFOBANK15 787.375 (-15.3)   |   Investor33 363.773 (-5.92)   |   ISSI 144.695 (-0.44)   |   JII 523.846 (-2.73)   |   JII70 177.783 (-0.58)   |   KOMPAS100 971.12 (-10.68)   |   LQ45 760.321 (-10.32)   |   MBX 1369.12 (-13.17)   |   MNC36 271.592 (-3.83)   |   PEFINDO25 259.811 (2.03)   |   SMInfra18 233.526 (-0.76)   |   SRI-KEHATI 306.747 (-5.09)   |  

MA Bantah Keluarkan Fatwa Putusan Uji Materi PKPU

Selasa, 14 Januari 2020 | 15:51 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung membantah telah mengeluarkan fatwa soal putusan uji materi PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yang diajukan oleh DPP PDIP. Bantahan tersebut diutarakan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro. Andi mengatakan bahwa pihaknya mengeluarkan pendapat hukum atas putusan tersebut.

"Sedangkan mengenai Fatwa MA yang dipersoalkan, MA sebenarnya tidak pernah mengeluarkan Fatwa tetapi itu hanya surat atau Pendapat Hukum yang dikeluarkan untuk menjawab surat diajukan oleh DPP PDIP dan surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Kamar TUN," ujar Andi saat dihubungi, Selasa (14/1/2020).

Dalam surat pendapat hukum tersebut, kata Andi, MA tidak menyebut nama seseorang atau orang tertentu. Menurut dia, surat tersebut merupakan hal biasa dan sering dilakukan MA.

"Jadi MA di sini hanya mengeluarkan surat atau jawaban dan itu lazim dilakukan untuk menjawab surat-surat yang dimohonkan kepada MA," tandas dia.

Sebelumnya, Andi telah membantah tuduhan sejumlah pihak yang menyebutkan MA mempunyai andi dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam proses penetapan Penggantian Antarwaktu (PAW) anggora DPR PDIP di dapil Sumatera Selatan I. Menurut Andi, MA hanya menjalankan kewenangannya memutuskan uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap UU yang berlaku.

Diketahui, Putusan MA Nomor 57/P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 dan Fatwa MA Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 menjadi dasar bagi PDIP mengajukan PAW anggota DPR Riezky Aprilia terhadap Harun Masiku di dapil Sumsel 1.

"Jadi MA di sini hanya menjalankan fungsinya sesuai kewenangannya menurut UU MA. Adalah tidak tepat kalau dikatakan MA punya andil terjadinya penyuapan kepada Komisioner KPU," ujar Andi dalam keterangannya, Minggu (12/1/2020).

Andi menjelaskan uji materi yang diajukan DPP PDIP ke MA. Dia mengatakan DPP PDIP dengan surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan MA pada Tanggal 8 Juli 2019 mengajukan keberatan hak uji materil terhadap pengujian Pasal 54 ayat (5) hutuf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019.

"Putusan tersebut diputus oleh Majelis Hakim Dr. H. Supandi sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran dan Is Sudaryono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dalam putusannya Tanggal 19 Juli 2019, MA mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," tutur Andi.

Dalam pertimbangan hukumnya, kata Andi, MA menyebutkan bahwa perolehan suara calon anggota legilatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, adalah menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut sebagai anggota legislatif.

"Namun, ketentuan tersebut tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang diterapkan secara ketat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan suatu partai politik dan penguatan kaderisasi partai," ungkap dia.

Kemudian, lanjut Andi, pada Tanggal 13 September 2019 DPP PDIP memohon Fatwa kepada MA tentang putusan MA Nomor 57/P/HUM/2019 Tanggal 19 Juli 2019. Atas permintaan tersebut, kata dia, MA mengeluarkan pendapat hukum tertanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua Kamar TUN Supandi.

"Dalam putusan MA dan surat pendapat hukum Tanggal 23 September 2019 tidak menyebutkan nama sesorang atau orang tertentu dan MA melayani permohonan dan permintaan fatwa/pendapat hukum tersebut sesuai kewenangan MA yang dapat menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU yang diatur dalam UU MA," pungkas Andi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gubernur Banten Instruksikan DLHK Cek Kandungan Merkuri di Sungai Ciberang

Wahidin menegaskan, zat kimia merkuri sangat berbahaya bagi masyarakat.

NASIONAL | 14 Januari 2020

BMKG Prediksi Cuaca Buruk Landa Sulteng

Hujan deras dan petir berasal dari awan kombolonimbus.

NASIONAL | 14 Januari 2020

KPU: Handphone Kita Disadap Sejak Tahun Lalu

KPU tidak masalah dan tidak terganggu dengan penyadapan tersebut dan bekerja seperti biasa.

NASIONAL | 14 Januari 2020

KPC Raih Proper Hijau untuk Ketiga Kalinya

KPC merasa terhormat dan berbahagia atas penghargaan Peringkat Hijau yang diberikan Kementerian LHK pada ajang Proper tersebut.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Ditarget Rampung 2021, Tol Semarang-Demak Seksi II Dimulai

Masa pengerjaan berlangsung selama 17 bulan dengan total investasi sebesar Rp 5,4 triliun.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Bupati Benediktus Tambonop Meninggal karena Sakit Jantung

Polisi sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk keluarga korban Benediktus.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Rupbasan Pangkalpinang Terus Perbarui Sistem Pendataan Barang Bukti

Andri Ferly menyatakan bahwa pihaknya akan meminimalisir barang over staying melalui optimalisasi pelayanan yang berbasis teknologi informasi.

NASIONAL | 14 Januari 2020

BUMN Tiongkok Tertarik Investasi Infrastruktur di Kaltim

CRLG tertarik investasi di infrastruktur jalan tol, kereta api, dan bendungan.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Pindah Ibu Kota, Pemerintah Harus Pikirkan Nasib BMN

Nasib Barang Milik Negara yang akan ditinggalkan di Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur harus dipikirkan dengan matang.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Pelindo III Sabet 7 Penghargaan K3

Direktur SDM Pelindo III Toto Heli Yanto menjelaskan bahwa penghargaan ini adalah bukti bahwa sebagai BUMN, perseroan mampu menerapkan K3 dengan baik.

NASIONAL | 14 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS